SURABAYA, beritalima.com | Seluruh Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Jawa Timur menyatakan siap mempercepat target kepesertaan tahun 2019. Ini mengemuka dalam Rapat Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).
Rapim selama 2 hari ini mengusung tema “Optimisme Mencapai Aggressive Growth Dengan Good Governance Menuju Juara 1 Nasional”. Seluruh Kepala Kantor Cabang dan Kepala KCP serta Kepala Bidang BPJS Ketenagakerjaan se-Jatim hadir di rapat ini.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Dodo Suharto, mengatakan, percepatan target ini salah satunya dengan peningkatan kinerja badan, baik untuk perluasan cakupan kepesertaan maupun peningkatan pelayanan pada peserta.
“Hal tersebut sebagai komitmen kami dalam mewujudkan visi misi BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim,” tegasnya di sela pembukaan Rapim, Kamis (20/6/2019).
Dia menyebutkan, sementara ini hingga Mei 2019 pencapaian kinerja Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur tercatat Badan Usaha aktif sebanyak 75.121, jumlah tenaga kerja aktif 2,84 juta, sektor Penerima Upah (PU) 1,89 juta, sektor Bukan Penerima Upah (BPU) 201 ribu, dan sektor jasa konstruksi 749 ribu.
Sedangkan untuk pembayaran klaim sampai bulan Mei 2019 sebanyak 129.653 kasus dengan total klaim sebesar Rp 1,3 triliun.
Klaim sebanyak itu meliputi klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 100.924 kasus sebesar Rp 1,1 triliun, Jaminan Kematian (JKM) 1.861 kasus sejumlah Rp 61 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 12.284 kasus senilai Rp 90,6 miliar, dan Jaminan Pensiun (JP) 14.584 pekerja sejumlah Rp 9,5 miliar.
Disebutkan pula, untuk realisasi piutang iuran sampai Mei 2019 dari target 9.500 Badan Usaha menunggak tertagih 3.208 Badan Usaha dengan jumlah iuran tertagih sebesar Rp 40 miliar.
Mengenai potensi kepesertaan di Jawa Timur, Dodo mengatakan, masih sangat tinggi. Karena itu, Dodo mengimbau seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Timur untuk bekerja keras dan bekerja cerdas agar semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi.
Selain itu, Dodo mengimbau pada mereka tetap meminta dukungan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk percepatan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur. (Ganefo)
