TRENGGALEK, beritalima.com –
Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu dari 50 daerah percontohan proyek Smart City dari Kementerian Kominfo. Semua OPD pun dilibatkan untuk merumuskan pendekatan Smart City yang akan diterapkan. Guna mewujudkan itu, pendampingan juga terus dilakukan. Bahkan bimbingan teknis (bimtek) nya sudah memasuki tahap ke-4.
“Alhamdulillah hari ini teman-teman dari Kabupaten Trenggalek mendapat berkah dari Kementerian kominfo untuk menjadi bagian dari 50 kabupaten/ kota yang menjadi proyek percontohan untuk Smart City yang ada di Indonesia,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara, saat penutupan Bimtek Smart City di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek, Selasa (6/9).
Selama 4 hari, sambungnya menambahkan, “seluruh OPD yang ada di seluruh Kabupaten Trenggalek mengikuti Bimtek dan dibimbing untuk merumuskan pendekatan Smart City yang paling cocok untuk Trenggalek itu seperti apa,” imbuh wabup.
Smart City merupakan suatu konsep, dimana Pemerintah Kabupaten bisa memberikan kemudahan layanan kepada seluruh masyarakat. Tentunya tidak lepas dari khazanah lokal yang ada di Kabupaten Trenggalek. “Mengingat Kabupaten Trenggalek ini, secara topografi bermacam-macam. Maka kita akan merumuskan pola yang paling bagus dan cocok demi maksimalnya pelayanan di Kabupaten,” terangnya.
Sebagai contoh, lanjut Syah Natanegara, pelayanan adminduk atau pelayanan- pelayanan disektor perizinan dan lainnya. Mendukung itu, seluruh unsur baik OPD, elemen masyarakat, pemerintah Desa, para penggiat teknologi maupun penggiat UMKM di berdayakan.
“Kedepan, sistem-sistem yang dianggap rumit melalui smart City akan lebih disederhanakan. Sehingga sangat membantu tiap kegiatan, termasuk pelaku UMKM dalam mengakses dan mengembangkan usahanya ,” ujar wabup.
Senada, pembimbing Smart City dari Kementrian Kominfo untuk Kabupaten Trenggalek, Hari Kusdaryanto, menambahkan, “daerah yang smart (cerdas) itu, tidak akan selalu melibatkan swasta hanya melulu melalui CSR. Namun juga peluang-peluang lain yang kemudian dikerjasamakan,” kata dia.
Pada dasarnya swasta itu, tambah Hari Kusdaryanto, lebih ‘opportunity’ yaitu saat ada potensi keuntungan pasti akan dikejar. Oleh karenanya, pemerintah harus memberikan fasilitasi. Ketika ada pihak luar (investor swasta) segera saja di rangkul dan didorong. “Misalnya, dalam upaya pengembangan daerah Prigi, Panggul litle Jogja atau Trenggalek Creative City. Sederhanakan regulasi yang terkait infrastrukturnya dan dorong pula penggunaan smart city ini supaya ada kebijakan tentang ekonomi digital,” ujar Hari. (her)
