MADIUN, beritalima.com- Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menggelar Rembuk Stunting dalam rangka menurunkan prevalensi angka stunting, di Pendopo Muda Graha, Selasa 26 Juli 2022.
Kegiatan ini merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan, dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, mengatakan, negara-negara maju di dunia memiliki rata rata prevalensi angka stunting 3 persen. Oleh sebab itu, ia berpesan agar seluruh unsur di Kabupaten Madiun untuk bergotong royong dalam menangani kasus stunting.
“Menyambut bonus demografi, maka semangat menurunkan stunting harus terus dilakukan. Bonus demografi apabila tidak dapat ditangkap dengan baik, justru akan berdampak negatif,” jelas H. Ahmad Dawami.
Untuk diketahui, di Kabupaten Madiun, prevalensi angka stunting berada di angka 14,7 persen yang berarti hampir mendekati target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Melihat data ini, bupati optimis jika Kabupaten Madiun mampu memenuhi target tersebut. Meskipun demikian, dirinya berharap penurunan stunting terus digenjot bahkan hingga angka prevalensi berada satu digit.
“Kuncinya, masyarakat harus memiliki partisipatoris yang tinggi. Artinya masyarakat sudah bisa mandiri dalam antisipasi terhadap stunting,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, bupati juga menekankan beberapa hal terkait penanganan stunting. Diantaranya atensi terhadap desa yang masih tinggi angka prevalensinya, pemberian tablet tambah darah kepada remaja perempuan, pencegahan pernikah dini, hingga pentingnya masa 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK).
“Semaksimal mungkin cegah pernikahan dini yang menjadi penyumbang stunting yang sangat luar biasa. Karena kekuatan rahim yang belum terbentuk,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen penanganan stunting yang dilakukan oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKB PPPA, Camat Saradan, Kades Klumutan, Kades Kebonsari, dan Bupati Madiun. (Dibyo).
H. Ahmad Dawami (kanan) atas.
