JAKARTA, Beritalima.com– Anggota DPR RI asal Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Akmal Pasluddin meminta Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada kerusakan mangrove di luar kawasan hutan Wilayah Indonesia Timur. Mangrove adalah tumbuhan pelindung abrasi.
Permintaan itu disampaikan Andi Akmal pada rapat terakhir Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 dengan mitra Komisi IV di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pekan ini.
Rapat Komisi IV bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Magrove yang sekaligus dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan Perikanan oleh Andi Akmal dijadikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekitar kawasan mangrove di Indonesia.
“Laju kerusakan mangrove di luar kawasan hutan wilayah timur Indonesia juga cukup tinggi terutama pada wilayah yang terdapat aktivitas tambang. Contoh Kalimantan 11 persen kritis, Sulawesi (29 persen), Bali, NTB dan NTT (32 persen), Maluku dan Malut (7,3 persen) dan Papua 1,6 persen. “Seharusnya sebarannya bisa lebih proporsional untuk membendung alih fungsi hutan mangrove,” kata Andi Akmal membacakan data yang dia terima.
Diingatkan, pada 2021 KKP berencana melakukan penanaman mangrove secara regular pada 21 titik yang mayoritas dilaksanakan di wilayah barat Indonesia. Lalu KKP juga mendapatkan tambahan anggaran Rp 43 miliar untuk penanaman mangrove yang kalau dilihat sebarannya masih terpusat di wilayah Jawa saja.
Andi Akmal berpendapat, pengelolaan hutan mangrove selain dipandang dari sisi ekologis, juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Pengelolaan hutan mangrove melalui penanaman kembali bisa menyerap tenaga kerja.
Namun, Andi Akmal memandang, istilah padat karya bukan saja pada proses pengerjaannya tetapi harus dilihat dalam sebuh perspektif jangka panjang bagaimana ekosistem mangrove ini memberikan dampak sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat pesisir.
Salah satu yang menjadi perhatian adanya usulan pinjaman dan hibah luar negeri sekitar Rp 1,9 triliun dengan rincian Rp 1,7 triliun adalah usulan pinjaman dan Rp 212 miliar usulan hibah luar negeri terkait dengan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Dan Mangrove – Lautan Sejahtera (Insan Terang Lautra).
“Saya berharap, dukungan anggaran yang ada ini, terjadi pemerataan perbaikan program mengurangi kerusakan Mangrove Di Luar Kawasan Hutan merata seluruh Indonesia,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
