JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri&Pembangunan, Dr H Mulyanto mengkritisi akuntabilitas kebijakan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI itu, perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukan Pemerintahan Jokowi tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur (akuntabel).
“Tanpa indikator keberhasilan, buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsi masyarakat hanya sekedar alat Pemerintahan Jokowi untuk meredam gejolak dalam masyarakat, yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Mulyanto.
Harusnya, ungkap politisi senior ini kepada Beritalima.com, Jumat (20/8) petang, harusnya Jokowi menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM. Misalnya berapa target kasus tambahan positif harian? Berapa target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian? Berapa target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari?
Semua itu, kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, kan bisa dihitung dan diperkirakan.
”
Dengan indikator yang jelas ini, rakyat dapat menilai apakah Pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak.”
Jangan rakyat dikenakan berbagai pembatasan, kata Mulyanto, tetapi Pemerintah tidak menjamin perkembangan dalam upaya penanggulangan Covid-19.
Dalam Pidato 16 Agustus lalu, Presiden juga tidak menyebutkan target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN 2022.
Padahal, ungkap pemegang gelar Doktor Teknik Nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai), Jepang 1995 tersebut, faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi 2022. “Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan, tetapi target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh,” tegas dia.
Mulyanto melihat, selama ini Pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan. Padahal, visi Pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman masyarakat, yang sekaligus dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka.
Masyarakat membutuhkan visi penanggulangan Covid-19 Pemerintahan Jokowi.
“Selama ini Pemerintah hanya sibuk bicara soal indikator input dan proses penanggulangan pandemi, seperti berapa persen kunjungan mall diperbolehkan, bagaimana aturan administrasi naik angkutan umum, berapa batasan waktu makan di restoran. Semua itu, bukanlah indikator output apalagi outcome bagi penanggulangan Covid-19,” imbuh Mulyanto.
Karena itu, Mulyanto meminta Pemerintah Jokowi membuat peta jalan penanggulangan Covid-19. Dengan peta jalan ini semua pihak dapat memperkirakan kapan Covid-19 bisa dituntaskan dan bersemangat untuk berkontribusi.
“Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalah dan menyusun rencana penanggulangannya. Jangan batasi terus kegiatan masyarakat tanpa visi yang jelas. Faktanya negara lain bisa kok menanggulangi masalah ini,” demikian Dr H Mulyanto.
(akhir)
