JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus pengamat ekonomi, Dr Hj Anis Byarwati mengatakan, laporan Pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi kwartal kedua 2021 yang mencapai 7,07 persen tidaklah mengejutkan.
Soalnya, kata Anis, angka itu diukur dari based line yang sangat rendah pada kwartal dua 2020 yaitu 5,32 persen. Namun, Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengapresiasi Pemerintah kareena bagaimana jugaangka ini menunjukan perbaikan.
Hal itu disampaikan Anis dakam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Seenayan, Jakarta pekan ini. Raker membahas Laporan Semester I Kinerja APBN 2021.
Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menggarisbawahi aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I yaitu faktor konsumsi. Faktor daya beli masyarakat ini memberi kontribusi paling besar untuk pertumbuhan ekonomi. ini seiring dengan pelonggaran mobilitas sehingga masyarakat mulai beraktivitas dengan baik.
Walau demikian, Anis mengkhawatirkan faktor konsumsi di kuartal kedua. Sebagaimana diketahui mulai Juli terdapat varian virus Delta yang mendorong pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Anis menekankan, PPKM yang diberlakukan sejak 5 Juli dan masih berlangsung perpanjangannya hingga saat ini, harus diantisipasi oleh pemerintah, terutama faktor konsumsi rumah tangga.
“Realita di lapangan yang saya lihat, kondisi ekonomi keluarga semakin sulit. Berbagai masalah dalam program yang dilakukan pemerintah seperti bantuan sosial langsung harus dibenahi agar tepat sasaran,” kata dia.
Anis juga memberi catatan untuk sektor pertanian yang dilaporkan menurun. Padahal seektor pertanian sangat vital bagi Indonesia terutama terkait dengan ketahanan pangan. Kontribusi sektor pertanian pada PDB semakin menurun sementara serapan tenaga kerja pada sektor ini tetap tinggi.
Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai 38,78 juta (29,59 persen) dari total tenaga kerja Indonesia, Februari 2021. “Kami harapkan kebijakan pemerintah untuk sektor pertanian lebih diperhatikan lagi. Kebijakan dibukanya kran import untuk sektor pertanian yang dilakukan di waktu panen sangat menyakitkan para petani,” kata dia.
Sementara itu, hubungan fiskal Pemerintah pusat dan daerah menjadi catatan tersendiri Anis. Dikemukakan, laporan BPK yang menyatakan kebanyakan pemerintah daerah belum mandiri secara ekonomi.
Pemerintah Daerah sangat tergantung kepada transfer Pemerintah Pusat. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Saat kondisi keuangan negara sangat sulit dan transfer dana ke daerah menjadi berkurang, hal ini akan sangat berdampak pada masyarakat di daerah secara luas,” ungkap Anis.
Karena itu, dia mengingatkan Pemerintah Pusat untuk merubah sudut pandang dengan memposisikan diri selaku ayah dan melihat Pemerintah Daerah sebagai anak-anak yang perlu di support agar bisa tumbuh, maju dan berkembang. (akhir)
