Oleh : Wibisono
Pandemi Virus Corona didunia belum usai, pemerintah Indonesia sudah mencanangkan “New Normal” agar perekonomian kita tidak semakin terpuruk,roda perekomomian di masyarakat sudah kembali normal, kantor kantor dan aktivitas ruang publik sudah dibuka, tapi kondisi ini berbanding terbalik dengan kurva peningkatan pasien yang terkena virus covid-19, rata rata penambahannya perhari lebih dari 1000 pasien yang positive, sejumlah daerah mengalami zona merah bahkan ada yang sudah menjadi zona hitam seperti yang terjadi disurabaya dan sebagian wilayah dijawa timur, ibu kota DKI Jakartapun sekarang menjadi zona merah lagi.
Upaya pemerintah melalui peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu) no.1 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara, telah mengubah anggaran penanganan Pandemi covid-19, sehingga anggaran covid-19 membengkak menjadi Rp. 695.2 Triliun.
Dengan kondisi membengkaknya anggaran negara untuk penangangan covid-19, maka akan berdampak pada perhitungan APBN yang berpengaruh pada tingkat pertumbungan ekonomi nasional, saat ini pertumbuhan pada kuartal II minus 3.8%.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional akan negatif 3,8% pada kuartal II-2020. Angka proyeksi tersebut semakin dalam jika dibandingkan proyeksi sebelumnya yang negatif 3,1%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) negatifnya ekonomi di kuartal II-2020 terlihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah penjualan mobil yang terjun bebas 93,21%, sementara motor turun 79,31%, demikian juga dengan impor bahan baku.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Putar Otak Agar Ekonomi RI Bangkit lagi Bulan depan, selain itu, sinyal lainnya juga bisa dilihat dari jumlah penumpang angkutan transportasi, di sektor udara terjadi penurunan 87,91% di kuartal II-2020.
Sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia diprediksi semakin menurun di kuartal II-2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi nasional akan negatif 3,8% pada kuartal II tahun ini, lebih lanjut merosotnya perekonomian Indonesia diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial (PSBB). Kemerosotan ekonomi tidak hanya dialami Indonesia, melainkan seluruh dunia, bahkan ekonomi global diprediksi negatif hingga 7%.
Apa langkah pemerintah?
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional di enam bulan sisa hingga akhir tahun 2020, salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp 695,2 triliun. Jika dirinci, anggaran tersebut terdiri untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun, insentif bagi UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral K/L dan pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
Menurut Sri mulyani, anggaran PEN, harus terus bertambah. Jika dihitung maka angka tersebut setara 4,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). PDB Indonesia kalau diukur dengan paket revisi Perpres 54 maka kita memberikan stimulus hampir 4,2% dari PDB, terus kemana anggaran ini?, karena di masyarakat masih terjadi penarikan uang untuk rapid test sebesar Rp.400 ribu, ini terjadi di bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda
Pertanyaannya dari mana dana diperoleh?
Saya sebagai pengamat tentunya bingung dan berpikir keras darimana dana masuk untuk memperkuat APBN, padahal semua sektor lumpuh dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
Sri Mulyani mengaku akan memaksimalkan program PEN serta bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memulihkan ekonomi nasional. Ini lah yang sekarang menjadi fokus pemerintah dalam menggunakan instrumen kebijakannya dan tentunya Pak Gubernur (Perry Warjiyo) akan terus mengawal agar momentum pemulihan di kuartal III dan IV bisa terealisasi dengan beban, baik di APBN maupun moneter tetap terjaga secara bersama.
Buat saya jawaban Sri Mulyani ini tidak menjawab pertanyaan di atas, rakyat perlu mengetahui secara terbuka (transparan) dana darimana Pemerintah akan menambal APBN yang sudah defisit berat dan minus ini?, apa berhutang dari bank dunia dan IMF?, atau berhutang pada China?, hal hal inilah yang harus dijelaskan oleh Mentri Keuangan, karena dengan adanya penambahan dana program PEN yang begitu besar, dikawatirkan untuk diselewengkan ke tempat lain, seperti untuk menambal hutang hutang BUMN yang menumpuk.
Mari kita lihat perkembangan berikutnya, apa langkah stretegis Pemerintah Indonesia, apabila Pandemi Covid-19 ini akan berlanjut sampai akhir tahun 2020?, karena Indonesia akan jadi Tolok Ukur dunia dalam menangani Pendemi ini, yang diprediksi mutasi gen Virus ini bisa 10 kali lipat dari pada virus sebelumnya.
Terakhir, saya berharap pemerintah tidak “Trial n Error” lagi dalam membuat kebijakan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, semoga Allah SWT melindungi rakyat Indinesia. Aamiin
(Penulis: pengamat kebijakan Publik dan Pembina (LPKAN) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara)
