JAILOLO, beritalima.com – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tidak memiliki kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan yang terjadi adalah mengalami kemunduran.
Sebagaimana berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Halbar, menyebutkan bahwa sejak lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Halbar mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota lainnya yang ada di Malut. Sebagaimana berdasarkan data tersebut, diantaranya tahun 2011 sebesar 5,62 persen, tahun 2012 sebesar 5,60 persen serta di tahun 2013 hanya sebesar 5,75 persen, sedangkan di tahun 2014 sebesar 5,40 persen. Sehingga dengan begitu, pertumbuhannya mengalami flukuatif.
Kepala BPS Halbar Oki Afrizal Kepada beritalima.com, Senin (6/6), diruang kerjanya kemarin, mengatakan, atas keterlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah itu dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah mata pencarian masyarakat yang tidak menentu, lantaran sering beralih profesi dari satu profesi ke profesi lainnya. Menurutnya, penyebab karena sumber daya manusia di daerah itu yang masih di bawa rata-rata.
Lanjut Oki, yang juga mantan Ketua BPS Halteng itu, untuk data rilis tahun 2015 sementara masih dalam tahap penyusunan. Untuk itu, belum bisa disampaikan tetapi jika sudah maka akan ditayangkan. Apalagi dirinya baru pindah tugas dari Halmahera Tengah (Halteng) ke Halmahera Barat (Halbar).
“Saya baru pinda ke Halbar jadi belum mengupdate data secara keseluruhan, tetapi yang jelas untuk kabupaten hasil rilis dilakukan setiap tahun, tetapi menggunakan level provinsi Maluku Utara, untuk itu tahun 2013 sebesar 5,75 persen, sedangkan tahun 2014 hanya 50,40 persen, dan untuk tahun 2015 sementara masih disusun,”cetusnya.
Atas masalah tersebut, ditanggapi oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Maluku Utara, ditanggapinya bahwa Halmahera Barat selama 8 tahun terakhir ini tak memiliki konsep, yang jelas dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah itu terkesan lambat alias jalan ditempat.
“Kenapa saya katakan demikian, kan sudah 8 kali FTJ dihelat tapi toh tak pernah memberikan efek positif bagi pembangunan ekonomi daerah,”Semprot Direktur LPRI Malut Muhammadun Adam kepada beritalima.com, Selasa (7/5).
Menurutnya, pemkab Halbar mestinya harus berpikir konsep membangun daerah, yang pastinya menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat dan daerah, bukan lagi berkhayal dengan konsep yang tak pernah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Infrastruktur daerah itu penting. Karena infrastruktur bisa menjadi stimulasi bagi orang lain atau investor datang ke suatu daerah dalam rangka menanamkan investasinya,” ujarnya.
Ia berharap agar di awal kepemimpinan Bupati Danny Missy dapat menyelesaikan berbagai macam program pembangunan yang sampai sejauh ini belum diselesaikan.
“Seperti infrastktur jalan di seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Halmahera Barat,”pungkasnya. (ssd)
