JAKARTA, Beritalima.com– Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, Kamis (6/8), realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2021, Menurut BPS, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 7,07 persen secara Year on Year (YoY), dimana dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan 25,10 persen.
Lapangan usaha konstruksi berada peringkat ke-15 dengan pertumbuhan 4,42 persen. Pertumbuhan sektor konstruksi tidak terlepas dari dukungan realisasi belanja modal Pemerintah untuk konstruksi naikan 50,22 persen, meningkatnya kegiatan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan peningkatan impor bahan baku untuk aktivitas konstruksi, seperti barang dari besi dan baja dasar.
Legislator dari Dapil II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Suryadi Jaya Purnama mengapresiasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi 7,07 persen telah mengeluarkan Indonesia dari resesi. Tapi, jelas anggota Komisi V DPR RI ini, disayangkan sektor yang punya tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi seperti sektor pertanian cuma tumbuh 0,38 persen YoY dan industri manufaktur 6,58 persen YoY. Apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya dapat menyerap 110.000 tenaga kerja, padahal pada 2013 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 270.000 tenaga kerja.
Jadi, keluarnya Indonesia dari resesi ini belum tentu berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Ini tampak dari data BPS pada Mei 2021 yang menunjukkan masih terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) terdampak Covid-19.
Jumlah pengangguran karena Covid-19 (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,65 juta orang), yang tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang), dan penduduk yang bekerja tapi mengalami pengurangan jam kerja 15,72 juta orang). Artinya, ada 3,38 juta orang penduduk yang tidak bekerja sama sekali akibat pandemi Covid-19 ini.
Sebab itu, kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pihaknya memandang masih perlu peran Pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, karena sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi masih terdampak pandemi.
Terkait hal ini, lanjut Suryadi, sebenarnya awal Juli 2021 Kemen PUPR telah melaporkan program Padat Karya Tunai (PKT) hingga kuartal II/2021 sudah menrealisasi anggaran sekitar 47,1 persen.
Dari serapan tenaga kerja sudah 61 persen atau 755.816 orang dimana secara keseluruhan, 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk program padat karya tunai, dengan target dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja.
Karena itu, Fraksi PKS DPR RI meminta agar serapan program ini semakin dipercepat dan anggarannya dapat ditambah pada 2022 agar menyerap lebih banyak tenaga kerja dari target 2021 yang hanya 36,4 persen dari jumlah penduduk yang tidak bekerja. (akhir)
