JAKARTA – Menyikapi 1 Juni yang dimaknai sebagai Hari Lahir Pancasila gagasan Bung Karno ini, Ketua Umum Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani) Satrio Damardjati menyatakan bahwa pemerintah khususnya Kementerian terkait dalam penanganan Reforma Agraria belum maksimal mewujudkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Ketua Umum Petani juga menambahkan, bahwa hal terpenting dalam memaknai Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini adalah
Pertama, Pancasila wajib dan harus mampu mempersatukan berbagai suku dan agama melalui Bhineka Tunggal Ika-nya dalam sebuah Persatuan Indonesia untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional sebagai salah satu pilar Kedaulatan Bangsa.
Kedua, pasang surut kesaktian Pancasila, intoleransi yang kita rasakan akhir-akhir ini sehingga mengancam Kedaulatan sebuah bangsa, sehingga lapang dada, toleransi, ramah tamah, saling menghargai seakan tidak ada lagi yang ada hanya setiap hari di disuguhi hasutan dan berita kebencian.
Padahal semua itu hanya perilaku oknum yang tidak mengerti apa dan bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila, sedangkan kami sebagai masyarakat Petani hanya tahu bagaimana hari ini dan besok keluarga Petani (anak dan istri) bisa makan.
Ketiga, perlu dicatat bahwa kehadiran masyarakat Petani bagian dari Du Contract Social keajegan negeri ini.
Keempat, Pancasila sila kelima berbunyi, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tidak terkecuali Petani hari ini yang terseok-seok nasibnya.
Program pembangunan sektor pangan yang ‘katanya’ berpihak pada masyarakat Petani tetapi pada kenyataannya bisa dilihat dan dinilai sendiri, pangan yang masuk ke dalam negeri yang tidak terkontrol.
Pembangunan zona industri diatas lahan pertanian semakin mempersempit kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para masyarakat Petani. Jati diri bangsa Indonesia harus kita jaga sebagai negeri maritim berbasis agraris yang berlandaskan Pancasila.
Kelima, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun atas komitmen para Founding Father jangan sampai lenyap karena keserakahan segelintir orang, pemerataan kesejahteraan menjadi tujuan bangsa ini.
Loyality to Partei End, Then to State Begin, loyalitas terhadap kelompok dan golongan berakhir ketika loyalitas terhadap negara akan di mulai (Coizon Molina).
Sementara itu, laporan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petani Ridwan Darmawan mengatakan :
Pertama, bahwa Reforma Agraria Era Jokowi – JK belum sepenuhnya melaksanakan Reforma Agraria sejati sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, TAP MPR No.IX/2001, UU No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA Dan peraturan perundangan lainnya terkait dengan tema Reforma Agraria.
Meski kita harus akui bahwa tentu secara objektif bahwa apa yang selama ini menjadi cita-cita perjuangan para pejuang Reforma Agraria khususnya para Petani penggarap idam-idamkan perlahan namun pasti makin hari makin mendekati kenyataan.
Kedua, Program Reforma Agraria yang digulirkan Jokowi tercantum dalam Nawacita ke 5 selama 4 tahun terakhir ini terus digenjot realisasinya, terakhir Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria yang diteken Presiden Jokowi bertepatan Hari Tani 24 September 2018 lalu.
Semakin menambah keyakinan bahwa program Reforma Agraria bisa digulirkan menyentuh problem utamanya, yakni akar dari Reforma Agraria adalah membongkar ketimpangan dan pengelolaan sumber-sumber produktif Agraria.
Kemudian akses reforma yang menjamin proses berikutnya dari program redistribusi lahan melalui Reforma Agraria, untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
Dalam konsolidasi dan koordinasi jaringan masyarakat Petani di seluruh Indonesia, Ketua Umum Petani Satrio Damardjati dalam kunjungan Ramadhan di basis-basis produksi Petani.
Dan silahturahmi ramadhan di jaringan Petani mengajak seluruh jajaran pengurus Petani baik di tingkat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Petani, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Petani, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Petani, Laboratorium Kedaulatan Pangan & Agribisnis Kerakyatan (Lab. KPAK) Petani.
Laboratorium Penangkaran & Penelitian Tanaman Pangan (Lab.P2TP) Petani, Sekolah Pemuda Pertanian Terpadu (SPPT) Petani juga badan-badan otonom Petani seperti Sekolah Petani Muda, Pos Advokasi & HAM (PAHAM) Petani.
Warung Petani dan juga kelompok-kelompok Petani di basis produksi tingkat desa serta Jaringan Keluarga Besar Petani lainnya untuk menciptakan sikap mandiri, berdikari, terbuka dan inklusif dengan berbagai pihak.
Untuk semakin mengembangkan organisasi Petani modern, mandiri, berdikari yang berasaskan gotong royong dari tingkat Nasional, Wilayah, Cabang bahkan sampai tingkatan Kelompok Petani perdesaan.
Tidak hanya terisolasi pada kepentingan Petani saja, tetapi juga bagaimana Petani wajib terlibat berperan aktif dalam kepentingan Negara dan Bangsa dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional dalam falsafah Gotong Royong.
Selain itu juga, Ketua Umum Petani menyampaikan bahwa, Petani harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong karena Petani merupakan saudara tua dari Pemerintah (Praja), dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) – Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) (Satria), dari Pedagang (Waisya) dan dari buruh (Sudra).
Maka, Petani harus mampu menjaga prinsip; Akuntabilitas, Sportifitas, Kolektifitas, Transparansi, Netralisasi, Kredibilitas, Kualitas, baik dalam internal organisasi ataupun dalam membangun kerjasama kemitraan dengan Pemerintah, TNI-POLRI, Pedagang ataupun Buruh.
Oleh karena itu, dalam memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni ini, Ketua Umum Petani Satrio Damardjati menambahkan bahwa, kami atas nama Keluarga Besar Petani menyatakan:
- Petani mendorong Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019 agar dilanjutkan di Periode 2019-2024, karena terbukti nyata sangat bermanfaat bagi rakyat, khususnya bagi masyarakat Petani.
-
Petani siap membantu Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian konflik agraria secara humanis sesuai dengan falsafah Gotong Royong yang menjadi jati diri Bangsa Indonesia.
-
Petani terus konsisten mewujudkan Generasi Milenial dan Kaum Muda Bangga Jadi Petani serta penyediaan Konsumsi Pangan Sehat bagi Rakyat Indonesia.
Itulah Tritani yang menjadi pandangan dari Keluarga Besar Petani saat ini dalam mengawal program Pemerintahan Republik Indonesia saat ini.
Salam Gotong Royong! Atas nama seluruh Keluarga Besar Petani. Hormat Kami, A/n Ketua Umum Petani.
Sebagai informasi, untuk lebih lengkapnya bisa menghubungi : Informasi Reforma Agraria Petani/Pos Advokasi dan HAM (PAHAM) Petani Nasional. Ridwan Darmawan – Ketua III Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan (plt. Direktur Eksekutif PAHAM Petani Nasional) Dewan Pimpinan Nasional Petani. HP/WA: 0812-8672-8337.
Sumber : Torben Rando Oroh – Ketua IV Bidang Propaganda dan Jaringan Dewan Pimpinan Nasional Petani
