JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguucapkan selamat Selamat Ulang Tahun kepada Partai Demokrat yang berusia 20 tahun, 9 September 2021.
Jokowi, jelas pengamat komuikasi politik Muhammad Jamiluddin Ritonga ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (10/9) petang, mengakui kiprah Partai Demokrat di panggung politik nasional serta terlibat membantu rakyat menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19).
“Pernyataan Jokowi tersebut secara tersurat memang mengesankan ada hubungan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan Partai Demokrat. Hubungan itu baik-baik saja. Apresiasi Jokowi mengindikasikan respeknya terhadap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata pria yang akrab disapa Jamil tersebut.
Respek Jokowi itu menimbulkan spekulasi keberpihakannya kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konflik di Partai Demokrat. “Jokowi terkesan lebih berpihak kepada AHY daripada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang didaulat segelintir orang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang,” kata dia.
Spekulasi itu, lanjut mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (Dekan IISIP) Jakarta ini, kiranya logis bila dikaitkan dengan pengakuan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang legal. “Menkumham sebagai perpanjangan tangan dari presiden, seharusnya Jokowi mengakui, mengamankan dan menjaga marwah dari keputusan yang diambil Menkumham.”
Namun, dunia politik tidak dapat dicermati dari yang tersurat saja. Hal-hal yang tersirat kerapkali justeru bertolak belakang dengan yang tersurat. Apalagi selama ini publik tidak melihat tindakan Jokowi terhadap Moeldoko yang terlibat dalam KLB Deli Serdang. Bahkan Moeldoko menerima dengan senang hati saat didaulat menjadi ketua umum di KLB Deli Serdang.
Kubu Moeldoko juga terus melakukan berbagai upaya hukum. “Tentu sulit dipahami kalau semua upaya tersebut tidak mendapat restu Moeldoko. Tetapi semua sikap dan tindakan Moeldoko itu terkesan didiamkan Jokowi. Tidak ada sanksi apapun yang diberikan Jokowi kepada Moeldoko,” papar bapak dua putra ini. .
Jadi, antara yang tersurat dan yang tersirat tampaknya tidak sejalan. Karena itu, masih sulit menyatakan kalau Jokowi lebih berpihak kepada AHY daripada Moeldoko. Jokowi baru diyakini berpihak kepada AHY bila ia secara tersurat menegur dan memberi sanksi atas semua sepak terjang Moeldoko terhadap Partai Demokrat. Hal ini yang terus ditunggu publik, namun tak kunjung ada dari Jokowi.
“Karena itu, Partai Demokrat yang dinahodai AHY harus tetap ekstra hati-hati terhadap sepak terjang Moeldoko dan kubunya. Sebab, lengah sedikit saja terutama di penghujung upaya hukum, kubu AHY bisa saja dikalahkan. Setidaknya kubu AHY harus sudah mengantisipasi skenario terburuk tersebut,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
