SURABAYA, Beritalima.com|
Kendati ada kekhawatiran di sejumlah kabupaten di Jawa Timur, namun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jawa Timur menjamin hingga saat ini belum ada kelangkaan pupuk. Hingga kini, kegiatan distribusi pupuk masih berlangsung di beberapa wilayah, terutama memasuki musim tanam tahun ini.
“Karena proses distribusi masih berlangsung, maka belum ada laporan kelangkaan pupuk. Proses distribusi dari produsen pupuk hingga saat ini masih terus dilakukan,” kata Hadi Sulistyo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jawa Timur.
Diakui Hadi, tahun ini pupuk yang dianggarkan Kementerian Pertanian hanya 1,3 juta ton. Jauh dari alokasi yang diusulkan Pemprov Jatim sebesar 4,9 juta ton. Namun angka itu, telah disesuaikan kementerian pertanian dengan luas lahan di Jawa Timur.
“Luas baku lahan kita 2,2 juta hektare itu termasuk sawah dan nonsawah, yang sawah hanya 1,2 juta hektare. Nanti kekurangannya yang nonsawah itu menunggu relokasi Maret,”terang Hadi.
Hadi menambahkan, Kementerian Pertanian akan melakukan evaluasi terhadap provinsi yang tidak optimal menggunakan pupuk, dan akan dialokasikan ke wilayah lain yang membutuhkan seperti Jatim. Kementerian khususnya di Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sudah berkirim surat ke Jatim untuk segera mengusulkan lagi melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).
“Jadi saat ini masih belum dibilang langka sebenarnya, stok masih ada. Ya mohon maaf, mungkin pihak-pihak yang punya kepentingan yang bilang langka. Wong petani enggak resah kok,” lanjut Hadi.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah meminta Kementerian Pertanian harus mereview permentan nomor 1 tahun 2019 tentang kuota pupuk bersubsidi. Menurutnya kuota pupuk subsidi secara nasional tahun ini terkurangi 10 persen.
“Sedangkan Jatim jadi 55 persen. Surat Gubernur 20 Januari belum terjawab, tapi Kementan secara lisan menjawab akan terjadi penggeseran alokasi pupuk dari daerah yang tidak tergunakan dengan baik,” kata Anik.
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Rahmad Pribadi menjelaskan, pihaknya menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 887.603 ton untuk menghadapi musim tanam Oktober 2019 hingga Maret 2020. Stok tersebut dua sampai tiga kali lipat lebih banyak dari ketentuan stok minimum pemerintah yang sebesar 330.711 ton. Rincianya, pupuk Urea 70.411 ton, ZA 131.063 ton, SP-36 199.470 ton, NPK Phonska 459.000 ton dan organik Petroganik 27.659 ton.
Sedangkan untuk penyaluran pupuk bersubsidi, lanjut Rahmad, Petrokimia Gresik berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan No. 47/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tahun anggaran 2019.
Dalam Permentan tersebut, alokasi pupuk bersubsidi 2019 yang harus disalurkan oleh holding Pupuk Indonesia adalah 8,87 juta ton. Dari angka itu, Petrokimia Gresik mendapatkan alokasi atau kewajiban penyaluran sebesar 5,24 juta ton.
“Hingga akhir 2019 Petrokimia Gresik telah menyalurkan 4,72 juta ton atau 90 % dari alokasi 5,24 juta ton tersebut,” ujar Rahmad.
Hal senada disampaikan Manajer Humas PT Petrokimia Gresik, M Ihwan. Menurutnya, PT Petrokimia Gresik tetap melakukan distribusi pupuk ke petani sesuai RDKK. Tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi. Namun yang terjadi di beberapa tempat hanya kekurangan.
“Itu terjadi karena faktor alokasi pupuk bersubsidi kurang dibandingkan kebutuhan,” kata Manajer Humas PT Petrokimia Gresik.
Mengenai penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, pihaknya berpedoman pada Permentab Bo 47/2018 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi tahun anggaran 2019. Dalam Permentan tersebut, alokasi pupuk bersubsidi yang harus disalurkan oleh Pupuk Indonesia sebanyak 8,87 juta ton.
Sedangkan untuk pendistribusiannya berpedoman pada Permendag No 15/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dimana salah satu ketentuan adalah stok pupuk bersubsidi harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan petani hingga dua minggu ke depan.
“Namun sebagai langkah antisipasi lonjakan permintaan, maka Petrokimia Gresik meningkatkan ketersediaan stok pupuk bersubsidi hingga tiga – empat kali lipat. Kami pastikan penyaluran pupuk subsidi lancar sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. “Pupuk Indonesia bersama sejumlah pihak terkait seperti Kementan, pemerintah daerah dan aparat hukum terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi,” kata M Ihwan.(yul)
