JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid bersama Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani melakukan silaturahmi kebangsaan dengan mengunjungi Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/12) sore.
Selain melakukan silaturahmi, kedua pimpinan MPR RI tersebut sekaligus menyerap masyarakat hindu Indonesia terkait amendemen terbatas UUD 1945. “Tadi kami melakukan silaturahmi kebangsaan sebagai bagian dari kegiatan MPR RI. Kami menerima banyak masukan dari PHDI terkait berbagai tugas kami di MPR,” kata Jazilul kepada awak media usai acara.
Dalam silaturahmi tersebut, kata Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur ini, pengurus PHDI menyampaikan, pihak mereka masih melakukan kajian pasal-pasal mana saja yang perlu diamendemen.
Namun, PHDI meminta MPR RI menguatkan Empat Pilar MPR sebagai wadah persatuan bangsa Indonesia. “Ada juga yang sifatnya internal terkait kegiatan di PHDI yang akan kami tindaklanjuti, baik berupa kebijakan yang diinginkan maupun masukan untuk perbaikan,” kata dia.
Jazilul mengatakan, dirinya menjelaskan bahwa amandamen terbatas itu merupakan rekomendasikan MPR RI 2014-2019 khususnya terkait amendemen terbatas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Menurut Jazizul, dalam diskusi bersama PHDI juga berkembang untuk mengevaluasi model Pilkada langsung namun belum pada kesimpulan. “Poin-poin yang dirasa penting bagi PHDI terkait menghadirkan GBHN agar perencanaan pembangunan lebih terarah.”
Ketua PHDI, Wisnu Bawa Tenaya mengatakan pihaknya menyampaikan bagaimana agar Pancasila dibumikan di Indonesia sehingga tingkat kerukunan antaragama semakin baik.
Dia mengatakan, PHDI belum mengeluarkan sikap terkait amendemen terbatas UUD 1945 karena masih melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. “Kami sedang kaji dengan banyak organisasi keumatan kami sehingga mendapatkan masukan terbaik,” kata dia.
Sebelumnya, pimpinan MPR RI sudah melakukan silaturahmi kebangsaan ke sejumlah Partai Politik antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan ke pimpinan Nahdlatul Ulama (NU). (akhir)
