MOJOKERTO, Beritalima.com- penjabat (PJ) Walikota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menghadiri acara Pembukaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia pada 27 Mei 2024 di Istana Negara.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Instansi pusat, dan Kepala Daerah se Indonesia
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan dalam pelaksanaan SPBE Summit itu telah dilakukan berbagai persiapan yang dimatangkan, termasuk koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian atau lembaga terkait percepatan Layanan Digital Prioritas Terpadu.
“Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP, Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech,” ujar menteri PANRB
Menteri PANRB juga menjelaskan aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat.
“Sehingga GovTech yang akan diluncurkan Bapak Presiden besok ini bukan aplikasi atau platform, tetapi penyelenggara keterpaduan layanan karena selama ini instansi pemerintah memiliki layanan sendiri-sendiri yang membuat masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi,” ungkapnya pada Senin (27/5/2024)
Selain itu, ada sesi penghargaan anugerah ‘Digital Government Award’ kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dengan pencapaian SPBE terbaik pada enam kategori penerapan SPBE, yaitu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE.
Dan terdapat 6 instansi terbaik yang mendapatkan penghargaan Pencapaian SPBE terbaik, yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif katagori kementrian, Propinsi Jawa Tengah, Pemkot Surabaya, Kabupaten Tuban dan kabupaten Banyuwangi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutanya, menyinggung peranan birokrasi terhadap kehidupan masyarakat.
“Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat,” ujar Jokowi.
“Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat,” lanjutnya.(Adv/Kar)
