MADIUN, beritalima.com- Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di RSUD Kota Madiun, Jawa Timur, sempat mengalami penurunan pada akhir 2016 lalu. Kondisi itupun memicu terbentuknya Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) sebagai inovasi untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di Kota Madiun.
‘’Waktu itu kami bertanya-tanya, padahal jumlah persalinan meningkat dari tahun sebelumnya. Tapi justru penggunaan KB menurun,’’ terang Ketua Tim PKBRS RSUD Kota Madiun, dr Muhammad Nur Sp,OG.
Dari hasil evaluasi dan rapat, merekapun akhirnya membentuk PKBRS pada Januari 2017. Tujuan kegiatannya adalah untuk meningkatkan cakupan KB di Kota Madiun. Juga mendukung upaya mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
Sebagai program khusus rumah sakit, PKBRS tentu tak ingin melakukan pelayanan yang biasa saja. Karena itu, mereka mendukung kegiatannya dengan berbagai inovasi dan teknologi. Salah satunya proses pembedahan dengan teknik laparaskopi MOW dan mini laparatomi.
‘’Ibu-ibu sekarang tidak mau ada bekas yang panjang di perutnya. Jadi, kami menggunakan metode ini agar tidak meninggalkan bekas yang besar,’’ paparnya.
Kehadiran teknologi canggih dalam program PKBRS, menurut Nur, tak lepas dari dukungan Pemkot Madiun yang maksimal. Selama ini, pengajuan alat kesehatan selalu disetujuinya. Sehingga, berbagai model alat kontrasepsi yang diminta masyarakat sudah bisa dilayani oleh PKBRS RSUD Kota Madiun.
Meski demikian, kehadiran teknologi saja tidak cukup untuk menggenjot tingkat penggunaan KB. Karenanya, tim berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya. Yakni, dengan mengikuti berbagai pelatihan. Baik dari internal rumah sakit, kota/kabupaten, provinsi, maupun pelatihan nasional.
‘’Bahkan untuk kasus yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas. Kami berupaya mencetak SDM yang mumpuni,’’ ujarnya.
Tak hanya itu, tim PKBRS juga dilengkapi dengan duta KB dan Ustad KB yang bertugas memberikan sosialisasi dan konseling kepada masyarakat. Dengan demikian, warga bisa lebih memahami keberadaan alat kontrasepsi serta manfaatnya.
Lebih lanjut Nur menjelaskan, seluruh kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh PKBRS selalu tercatat dalam bentuk register hasil catatan tersebut nantinya digunakan sebagai monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan.
‘’Gong kerja kami ini adalah mengemas pelayanan dalam slogan 5 in 1 plus,’’ terang Nur.
Untuk diketahui, 5 in 1 plus merupakan pelayanan gratis bagi masyarakat yang memiliki kartu Jamkesmasta, BPJS, atau kartu jaminan kesehatan lainnya yang masih berlaku.
Layanan gratis tersedia antara lain untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, KB paska placenta/keguguran, kontrol persalinan/KB, dan grup whatsapp untuk tanya jawab. ‘’Seluruh pelayanan itu kami sisipkan konseling dan sosialisasi alat KB,’’ imbuhnya.
Dari berbagai upaya tersebut, PKBRS akhirnya berhasil meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di Kota Madiun. 2016 lalu penggunaan KB paska placenta hanya 22, 7 persen dari 1.700 persalinan. Kemudian, pada 2017 meningkat penggunaannya menjadi 32,5 persen dengan jumlah persalinan yang hampir sama.
Program PKBRS pun berlanjut hingga saat ini.
Nur berharap, pencapaian dari kegiatan tersebut dapat terus terjaga. Bahkan, semakin meningkat setiap tahunnya. ‘’Ayo ikut KB. Dua anak lebih baik,’’ pungkasnya. (Kominfo).
