JAKARTA, beritalima.com -Musyawarah Majelis Syura (MMS) V Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dilaksanakan di Jakarta, 4-5 MARET 2017. Presiden PKS, Sohibul Imam menyimpulkan enam pointer, diantaranya adalah :
1. Pengesahan Platform Kebijakan PKS
– Musyawarah Majelis Syura telah mengesahkan amandemen Platform Kebijakan Pembangunan PKS sebagai Panduan bagi seluruh Kader dan Pejabat Publik yang diusung dan didukung PKS.
– Platform Kebijakan Pembangunan PKS mempakan agenda perjuangan PKS dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan mempertimbangkan dinamika nasional, regional dan global.
2. Pilkada Serentak 2017
– PKS mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang berjalan aman, damai dan demokratis, dengan tetap memberikan catatan ada berbagai pelanggaran untuk diperbaiki secara serius.
– PKS berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak 2017. Dari 101 pilkada, PKS ikut serta mengusung dan mendukung pasangan calon dalam 94 pilkada. Alhamdulillah, PKS berhasil memenangkan 52 pilkada atau setara dengan produktivitas kemenangan 55.32 %. Capaian ini meningkat dari pilkada serentak 2015 yang mencapai produktivitas kemenangan sebesar 52.42%.
– PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan dan relawan PKS yang telah bekerja keras memenangkan pasangan calon yang diusung dan didukung PKS pada Pilkada serentak tahun 2017.
3. Pilkada DKI Jakarta
– PKS mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, ulama, habaib, ustadz, ustadzah, relawan yang mendukung pasangan calon nomor 3 Anies-Sandi dan mengapresiasi pilihan para pendukung paslon nomor 1 Agus-Silvy yang telah menyatakan kesediaannya bergabung bersama kami pada pntaran kedua.
– PKS menghormati keputusan mayoritas rakyat DKI Jakarta yang menghendaki pemimpin baru di DKI Jakarta dan akan terus berjuang bersama selurub elemen masyarakat untuk memenuhi harapan mayoritas warga DKI Jakarta tersebut. Mengajak kepada warga DKI Jakarta yang belum memilib untuk mempergunakan hak pilihnya pada Pilkada putaran kedua.
– PKS mendesak agar pemerintah, KPUD DKI, Bawaslu DKI agar serius melakukan perbaikan atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada Pilkada putaran pertama, bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggungjawab dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
4. Penegakam Keadilam Hukum
– PKS mendesak pemerintah dan penegak hukum bertindak secara adil. transparan, konsisten dan professional serta tidak melakukan upaya kriminalisasi hukum terhadap seluruh warganegara Indonesia, terutama kalangan Ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia, sebagaimana yang terljadi pada akhir-akhir ini.
– PKS menuntut agar politik tidak mengintervensi penegakan hukum dan sebaliknya penegak hukum tidak bermain politik.
5. Penegakan Keadilan Ekonomi
– PKS mendesak agar pemerintah mengatasl damrat ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, baik ketimpangan pendapatan maupun akses pada lahan. Ketimpangan ekonomi lni berbahaya bagi stabilitas sosial ekonomi dan politik di akar rumput. karena dapat menimbulkan gejolak konflik sosial ekonomi dan politik ditengah-tengah masyarakat.
6. Kunjungan Kerjasama Raja Salman
– PKS mendorong pemerintah untuk memperluas kerjasama di bidang ekonomi, tenaga kerja, energi, pariwisata, pendidikan, budaya dengan Negara-negara Timur Tengah dan Asia Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Turki.
– PKS mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah disetujui dengan Raja Arab Saudi untuk kemajuan dan kemaslahatan Umat, Bangsa dan Negara.
– PKS menyerukan kepada negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru. dedy mulyadi
