JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, H Irwan Fecho merasa aneh dengan sikap pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan relaksasi trasportasi di tengah Indonesia dilanda wabah virus Corona (Covid-19).
Langkah itu, kata politisi muda Partai Demokrat ini, menunjukan Pemerintah tidak serius dan fokus menangani wabah yang telah merusak kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia tersebut. “Pemerintah tidak fokus menyelamatkan jiwa warga negara dari ancaman Covid-19. Pemerintahan Jokowi lebih mementingkan perekonomian.
Jadi, relaksasi tranportasi yang dilakukan pemerintah seperto disampaikan Kemenhub alasannya untuk penyelamatan ekonomi republik,” kata Irwan saat rapat virtual dengan Kemenhub, Rabu (6/5). Kebijakan itu, ungkap laki-laki kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur, 30 April 1979 tersebut juga tidak sejalan dengan pidato Presiden Jokowi terkait larangan mudik lebaran tahun ini.
“Kita mau apa sih ini? Presiden jelas pidato khusus larang mudik tapi kemudian berubah-ubah dalam tataran di lapangan. Ini buat kebingungan di daerah. Di daerah semangat memutus mata rantai Covid-19 sampai menutup jalan. Namun, hari ini kita dipertontonkan bagaimana tanggung jawab pemerintah pada penanganan Covid-19 tidak serius,” kata laki-laki penyandang gelar Master Ilmu Pemerintahan tersebut.
Irwan kwahtir dengan kebijakan ini penyebaran virus Corona bukan makin sedikit melainkan terus meningkat di Indonesia. “Ini buat saya yakin bahwa dua bulan ke depan di mana puncak covid menjadi masa sangat rawan bagi republik ini. Kita masih di lereng kita sudah percaya diri merelaksasi transportasi yang mana transportasi ini bukti penyebarean di luar pulau jawa bukti longgarnya transportasi ini,” kata dia.
Pada satu sisi, lanjut Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat tersebut, ekonomi memang penting. Namun, Pemerintah harus melihat yang menjadi penyebab terganggunya perekonomian karena pandemi Covid-19. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah fokus menyesuaikan kata dengan perbuatan.
“Kita ingin pemerintah bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di daerah. Daerah sudah habis-habisan APBD digunakan untuk penanganan covid-19 tapi di pusat seperti bercanda saja, besok-besok tempe besok kedelai besoknya tempe, ini contoh apa kita sudah berbulan-bulan tapi tidak ada teladan untuk dicontoh di daerah,” demikian H Irwan Facho MP. (akhir)
