BANYUWANGI, beritalima.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kamis (8/10/2020).
Aksi tersebut memprotes sikap Pemkab Banyuwangi yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.
Koordinator Aksi Demo Ach Faisal Hikam Hamdani mengatakan pemerintah tidak merincikan dari sekian anggaran penanganan Covid-19 di Banyuwangi.
“Aksi ini terjadi karena hasil kajian kami terkait dengan dana Covid Rp 78 miliar, bahkan bertambah jadi Rp 100,3 miliar yang sampai saat ini belum ada kabarnya,” cetus Ketua PC PMII Banyuwangi Selatan ini kepada media.
Menurut dia, Pemkot Banyuwangi dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut Covid-19 harus bisa melaporkan rincian penggunaan anggarannya secara detail.
“Artinya transparansi disini dari sekian anggaran tersebut sudah dialokasikan kemana saja. Sampai hari ini kami tidak menemukan, bahkan banner-banner tentang anggaran itu pun tidak ada. Yang ada hanya banner-banner tentang festival dan banner tentang penghargaan,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak agar Pemkab Banyuwangi transparan dalam mengelola anggaran percepatan penanganan Covid-19.
“Jika sampai hari ini tidak ada titik terang kita akan demonstrasi dengan jumlah lebih banyak. Saya pastikan lebih dari 100 orang,” ancamnya.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi diminta agar lebih memaksimalkan Satgas di desa-desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Serta meminta agar jangan memanfaatkan APBD untuk kepentingan politik praktis.
Terakhir, pihaknya juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi agar mengawal uang rakyat dengan serius dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
Sementara, pantauan media di lapangan. Karena tidak ditemui oleh Bupati Banyuwangi, unjuk rasa tersebut sempat diwarnai aksi dorong pagar. Bahkan ada beberapa peserta aksi yang melompat agar bisa masuk ke dalam untuk menemui bupati.
Namun petugas gabungan dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP bisa meredam emosi massa dan aksi tersebut kembali disiplin.
Karena sudah menunggu lama dan bupati yang ditunggu-tunggu tidak keluar. Akhirnya peserta aksi membubarkan diri dan mengancam akan kembali lagi dengan massa yang lebih banyak. (Abi)
