JAKARTA, beritalima.com – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui wakilnya Irjenpol Syafrudin bersama Wagub DKI Sandiaga Uno, Menhub Budi Karya, Menpan RB Azman Abnur, dan Ketua Umum MURI Jaya Suprana meresmikan Integrated BPKB System di Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (13/11/2017). Usai sambutan para pemangku jabatan yang hadir pada peresmian tersebut, Ketua Umum MURI memberikan penghargaan MURI dengan katagori “Digitalisasi Penerbitan BPKB Pertama”. Dalam rangka mendukung Program 2 Prioritas Kapolri yang Profesional, Modern dan Terpercaya tentang “Peningkatan Pelayanan Publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis Tl‘”,
Seksi BPKB Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan program-program ‘inovatif berbasis IT”, namun dalam membangun digitalisasi sistem pelayanan pada BPKB, Ditlantas Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Agen Pemegang Merk (APM) serta Lembaga Pembiayaan (finance) guna terwujudnya pelayanan digital yang terintegrasi secara sistem yang dinamakan “Integrated BPKB System”
Pemanfaatan serta penerapan fasilitas dan program yang terintegrasi sangat memudahkan pemohon untuk mendapatkan layanan cepat, aman, transparan. Layanan tersebut diantaranya adalah e-pendaftaran (pendaftaran BPKB perubahan secara online), e-queue (nomor antrian elektronik), e-form (formulir digital), e-receipt signature (tanda terima elektronik), e-IKM (lndeks Kepuasan Masyarakat digital), e-survey (surVey kepuasan masyarakat elektronik), e-informasi (informasi digital), e-archive (arsip digital), e-blokir (Blokir Perdata Online), e-cross check BPKB (cek status proses penerbitan BPKB), e-complain (layanan pengaduan online), e-id ranmor (cek data BPKB secara online).
Pada peresmian itu, Menpan RB menyatakan pentingnya pelayanan publik, harus sesuai dengan perkembangan teknologi dan tidak boleh dihalangi lagi karena berdasarkan survei tahun 2016, pengguna internet hingga mencapai 1 juta lebih.
Di Singapura menurutnya sudah tidak ada counter checking, karena teknologi sudah menjadi
Di singapura sudah tidak ada lagi counter checking, karena pelayanan publik sudah didominasi oleh teknologi internet dan sudah melakukan terobosan. Oleh karena itu di Indonesia dalam pelayanan publik kata Azman Abnur, harus digabung dalam satu gedung dengan nama mall pelayanan publik.
“Integrasi pelayanan publik yang terlengkap di Indonesia, bukan hanya pelayanam publik di Jakarta dan bisa diurus di dalam satu gedung baik dari provinsi maupun Kapolri. Semua bisa diurus mulai urus sertifikat sampai urus surat nikah. Dan tidak permu pindah gedung, oleh karena itu saya mengharapkan terus melakukan inovasi untuk melakukan perubahan,” tandas Menpan RB.
Ditambahkan Wakapolri, yang dibesarkan di PMJ, tahu persis soal pelayanan lalu lintas di PMJ. Mengingat pelayanan publik lalu lintas di era 90, pelayanan publik terjelek adalah di lalu lintas, dan mengikuti perkembangan terus. Dan ternyata pelayanan publik, berdasarkan jajak pendapat, polri di posisi ke keempat,” terangnya.
Lanjut Wakapolri terhadap pelayanan digitalisasi penerbitan BPKB, memerintahkan langsung kepada Kakorlantas Polri, Irjenpol Royce, untuk bisa diterapkan di seluruh Polda di Indonesia. dedy mulyadi
