BERAU , Beritalima.com – Meski polemeik penimbunan sungai Bawan dipaparkan secara terbuka dan lugas dalam forum Mediasi klarifikasi awal yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau. Pertanyaannya, mengapa rapat itu dibatasi pada penimbunan sungai Bawan akibat aktivitas penambangan PT Kaltim Jaya Bara (KJB) yang diduga belum memiliki ijin Amdal.
Didampingi sejumlah staf DLHK, rapat mediasi klarifikasi awal dipimpin langsung kepala dinas Sujadi, hadir juga pihak perwakilan KJB dan sejumlah pelapor hadir, menyusul pembahasan rapat mediasi dan klarifikasi yang lebih bernuansa pada “pembelaan” atas dugaan pelanggaran dan penyimpangan tambang batu bara PT KJB.
Mediasi klarifikasi awal yang digelar diruang rapat DLHK rabu 23 Juli 2019 boleh jadi sebagai upaya menyikapi aksi moral Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Berau yang menyoalkan sungai bawan juga termasuk laporan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kabupaten Berau sebagai pihak pelapor yang menyoalkan sungai Boet di areal konsesi ijin Amdal 1000 hektar dan beberapa pelanggaran lainnya.
Ironisnya, oknum pejabat DLHK tidak memberi ruang pembahasan soal penimbunan sungai Boet di areal Amdal 1000 hektar yang diijinkan, sebagaimana yang diungkapkan dan dilaporkan Aliansi Elemen Masyarakat.
Anehanya dalam rapat itu , tenaga teknis PT.KJB Dedi Romansah mengatakan jika sungai Boet adalah aliran bukan sungai,”sungai boet bukan sungai melainkan aliran, ”paparnya.
Menyusul staf DLHK menghentikan pertanyaan yang disampaikan tim Aliansi Elemen Masyarakat yang mempertanyakan dasar kajian tenaga teknis KJB yang menyebutkan sungai Boet adalah aliran dan bukan sungai,“Saat ini kita fokos pada sungai Bawan, jika ingin bahas Boet jangan di rapat ini sebab ada hadir tim lain disini ,”kata staf DLHK.
Mengapa dan ada apa dengan sungai boet ? kok DLHK Berau seolah enggan membahasnya. ( tim )
