JAKARTA, Beritalima.com– Penyekatan di Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang dilakukan jajaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur mendapat penolakan dari warga Bangkalan.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masalah tersebut diselesaikan melalui pendekatan persuasi. Penyekatan jembatan ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 varian delta yang cukup cepat.
Apalagi Kabupaten Bangkalan saat ini masuk dalam kategori zona merah. Karena itu, setiap warga dari Madura yang hendak masuk Surabaya diwajibkan menjalani swab antigen di pos penyekatan Suramadu, begitu sebaliknya.
Hal ini dianggap memberatkan, khususnya bagi warga Madura yang bekerja di Surabaya karena setiap hari harus melintas di Jembatan Suramadu.
Kebijakan tersebut akhirnya menuai banyak protes dari warga. Bahkan kelompok massa sempat menerobos penyekatan dan berdemo di depan Balai Kota Surabaya. Beberapa oknum sempat merusak pos penyekatan. Mereka melempari pos dengan petasan.
“Persoalan ini cukup pelik, harus diatasi bersama. Sebab, kita memang harus melakukan berbagai upaya menghindari cepatnya penyebaran Corona di Jatim. Tetapi pada sisi lain, kita juga harus memikirkan agar kebijakan tak merugikan dan menyusahkan masyarakat,” kata LaNyalla dalam keterangan pers yang diterima awak media, Selasa(22/6).
Kebijakan penyekatan Suramadu berdasarkan keputusan Forkopimda Jatim. Pemkot Surabaya juga sudah menemui Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya, kemarin.
LaNyalla menilai polemik penyekatan Suramadu perlu diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, masalah akan meluas ke persoalan lain. Menurut LaNyalla, harus dikeluarkan kebijakan yang bisa mengakomodir kegelisahan warga Bangkalan, tetapi tetap upaya penanganan penyebaran Covid di Jatim bisa diatasi.
“Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya serta Pemkab Bangkalan bersama jajaran TNI/Polri dan Satgas Covid-19 perlu cepat mengambil langkah persuasif dan sikap yang dapat memberikan win win solution bagi semua pihak,” tutur senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu.
Dikatakan, menyelesaikan persoalan Covid tidak bisa dilihat dari kaca mata hitam putih. Ada berbagai faktor harus dijadikan pertimbangan.
Betul masalah kesehatan memang harus menjadi prioritas dalam kondisi pandemi ini. Tapi Pemda juga harus melihat unsur social culture dalam menghadapi masyarakat.
Karena warga Bangkalan merasa didiskriminasikan dengan kebijakan ini seolah-olah menegaskan warga Bangkalan akan membawa virus kepada warga Surabaya. Karena itu, penting melihat persoalan dari kaca mata yang lebih luas. Kuncinya sosialisasi yang baik, cara mengedukasi yang tepat, dan gunakan pendekatan persuasi.
LaNyalla meminta agar polemik penyekatan Suramadu jadi pelajaran, khususnya untuk Pemda. Kebijakan mengenai penanganan Corona di masing-masing daerah dinilai akan berbeda karena perbedaan culture dan kebiasaan masyarakatnya.
“Kita harus menyadari mengenai bahaya penyebaran Covid yang semakin besar. Namun, penyelesaiannya harus memperhatikan aspek-aspek lainnya agar tidak menimbulkan masalah-masalah lain,” kata LaNyalla.
Pemda di Jawa Timur, Senin (21/6) sudah melonggarkan penyekatan Suramadu. Sebab Pemda memberlalukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga yang melintasi Suramadu maupun Pelabuhan Kamal.
SIKM ini diutamakan bagi warga yang setiap hari pulang-pergi Bangkalan-Surabaya seperti penjual sayur-mayur, buruh, pekerja informal, karyawan, dan pegawai swasta atau pegawai pemerintah.
SIKM dikeluarkan kantor kecamatan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon dan berlaku 7 hari sejak dikeluarkan. Syarat mendapatkan SIKM melampirkan hasil negatif tes antigen dan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan/atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktivitasnya dari pihak terkait.
Namun, bagi pelintas yang tidak mengurus SIKM tetap harus mengikuti proses penyekatan melalui tes antigen. “Saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berbuat anarkis. Sampaikan aspirasi melalui cara yang benar, dan percayalah, pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik bagi warganya,” tutup LaNyalla. (akhir)
