JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho mencurigai manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengisyaratkan penolakan terhadap revisi UU No: 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Terlebih sikap tersebut diikuti partai pendukung Pemerintah di DPR yang menarik dukungan terhadap revisi UU Pemilu. “Ini tentu menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen,” ucap anggota Komisi V DPR RI ini dalam kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, akhir pekan ini.
Wakil rakyat Dapil Provinsi Kalimantan Timur tersebut juga memastikan Demokrat di DPR konsisten dengan revisi UU Pemilu, dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2022 -2023. mendatang. “Kami dari Fraksi Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak Pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024,” kata Irvan.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat 2020-2024, wajar saja ada kecurigaan bahwa Pemerintah dan Parlemen saat ini hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata dan itu sangat susah untuk dibantah.
Apalagi, kata politisi muda ini, revisi UU Pemilu tersebut sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen yang ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.
Selain itu, Irwan juga sempat bertanya-tanya mengapa setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan eks tim suksesnya di Pilpres 2019 berlangsung, mayoritas partai koalisi pemerintah di DPR ikut bermanuver.
“Kenapa sejak Jokowi memberi statement menolak Pilkada serentak 2022 dan 2023 juga diikuti dengan balik badannya semua partai koalisi Pemerintah semuanya menarik diri atau balik badan untuk membahas RUU Pemilu,” kata Irwan dengan nada bertanya.
Lebih jauh pria kelahiran Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, 30 April 1979 dia curiga apakah ada faktor baru yang membuat Pemerintah merubah kebijakan politik Pilkada dengan menunda ke 2024, termasuk salah satunya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dimana jabatan Gubernur Anies Baswedan habis tahun depan.
Irwan bahkan mengaitkan hal tersebut dengan kemungkinan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik sebagai Wali Kota Solo, dipersiapkan untuk jadi gubernur DKI Jakarta lewat Pilkada serentak 2024.
“Jadi, sangat mungkin keputusan ini dilatari kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun depan,” kata Irwan.
Seperti diberitakan, sebelumnya Jokowi mengumpulkan tim suksesnya dari pompinan partai politik pada Pilpres 2019 di Istana Negara, Kamis (28/1). Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini, salah satunya RUU Pemilu.
Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari para tim suksesnya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan pandangan dia terkait isu RUU Pemilu ini.
Pada pertemuan itu, Jokowi mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu, khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada serentak digelar pada 2022 dan 2023. Bekas Walikota Solo ini, beranggapan UU Pemilu baiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. (akhir)
