JAKARTA, beritalima.com – Konflik internal partai golkar yang berlaku pada Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), kini masuk ke tataran partai golkar. AMPG yang merupakan sayap partai golkar, sebenarnya mengetahui aturan partai, dan tidak keluar dari koridor hukum partai.
Ketua Bidang Kemaritiman DPP Partai Golkar, Junaedi Elvis mengatakan konflik internal AMPG, disinyalir kepemimpinan Airlangga dan Sekjennya dianggap tidak bisa mengelola partai dengan baik. Hal ini sangat disayangkan oleh Junaedi terhadap oknum kader partai golkar yang merekrut preman yang dilengkapi dengan atribut AMPG, seharusnya tidak terjadi apalagi sampai menggembok partai golkar sehingga tidak ada yang bisa masuk dan keluar.
“Preman – preman dibayar dan dikasih ID Card, akhirnya terdengar ketua – ketua AMPG yang punya SK, salah satunya Novel Hilabi, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum AMPG,” terang Junaedi Elvis kepada beritalima.com, Selasa (27/8/2019), yang berhasil ditemui di lapangan.
Dengan kejadian itu, Junaedi Elvis tidak melihat orangnya dalam mengelola partai tapi bagaimana menjalankan partai sesuai dengan mekanisme partai. Akhirnya konflik internal AMPG masuk ke tataran partai. “Kalau menjalankan kepemimpinan golkar sesuai dengan mekanisme partai, kemungkinan tidak seperti itu,” tandas Junaedi Elvis, yang juga pengurus KADIN Pusat.
Dengan demikian ditegaskan Ketua Bidang Kemaritiman, kepemimpinan partai golkar yang dipimpin sekarang ini, menurutnya gagal besar hingga mengganggu stabilitas, yang jelas tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar. “Saya tidak melarang AMPG menanyakan kepada pengurus PG, hal ini sepertinya direkayasa dan tidak ada hubungannya dengan pemilihan Golkar 1,” tegasnya.
Ditambahkan Junaedi, seharusnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar membuka ruang untuk generasi muda untuk menyampaikan aspirasi. Karena generasi muda itu merupakan asset bangsa yang harus dibina buka menutup ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Ditempat terpisah, sebelumnya Ketua AMPG, Ilham Permana menyayangkan sikap anggotanya yang melakukan penggembokan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Ia pun mengecam dan menilai aksi tersebut sebagai tindakan melanggar hukum.
Ia mengingatkan kepada jajaran AMPG untuk lebih menahan diri dalam menanggapi konflik internal Partai Golkar. Dan menginginkan anggotanya dianggap masyarakat sebagai organisasi yang mengganggu ketertiban umum. ddm
