BONDOWOSO, beritalima.com – Ribuan masyarakat di Kabupaten Bondowoso memiliki administrasi kependudukan bermasalah. Hal tersebut diketahui saat Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Tohari menggelar acara Sehari Bersama Warga Desa.
Acara yang digelar di Aula Gus Dur, Kecamatan Maesan, Rabu (5/10/2022), tersebut menghadirkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) dan Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketiga instansi tersebut melayani permasalahan administrasi kependudukan (Adminduk) dan pengurusan BPJS Kesehatan yang sudah non aktif.
Tohari mengungkapkan, kegiatan tersebut dilatarbelakangi banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan masalah administrasi, terkait dengan masalah bantuan sosial yang meliputi kesehatan, pangan maupun di bidang keluarga harapan.
” Masyarakat mengeluhkan tidak bisa mengurus administrasi sehingga berakibat tidak cairnya bantuan. Begitu juga dengan masalah BPJS yang tiba-tiba non aktif dengan berbagai permasalahan, ” katanya saat dikonfirmasi RRI.
Diterangkannya, tidak sedikit masyarakat di atas 17 tahun hingga kini belum rekam e-KTP. Ketika mereka butuh adminstrasi untuk mengurus kepentingan bantuan atau lainnya, akhirnya kebingungan.
” Kalau BPJS tidak jauh dari Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan. Kalau BPNT tidak jauh dari Dinas Kependudukan, ” tegasnya.
Untuk itu, dengan banyaknya permasalahan keadministrasian tersebut masyarakat diajak untuk menyelesaikannya secara langsung di Aula Gus Dur. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dispenduk, BPJS dan Dinsos untuk melayani permasalahan masyarakat dalam satu kesempatan.
” Tidak disangka, rupanya masyarakat yang mengalami masalah keadministrasian tidak hanya ratusan, namun ribuan, ” lanjut Politisi PKB tersebut.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi PR bagi besar pemerintah daerah agar menjemput bola terkait masalah administrasi masyarakat. Apalagi, kata Tohari, mereka sendiri tidak tahu permasalahannya dan tidak mungkin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.
” Makanya kita juga menganggarkan pokok pikiran untuk dialokasikan dalam bentuk pelayanan secara langsung kepada masyarakat, ” pungkasnya. (*/Rois)
