Politisi PKS Kritik Kartu Pra Kerja Jokowi

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritik kartu pra kerja yang baru-baru ini disampaikan calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi).

Program itu disebut terkesan mengejar target karena dilontarkan menjelang pemilu. “Kenapa tidak dari dahulu diberikan Pak Jokowi. Kan Beliau bukan baru mau jadi presiden,” kata Hidayat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Hidayat juga membandingkan pernyataan yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa program tersebut umumnya diberikan oleh pemerintah negara maju.

Ia menyebut, anggaran untuk program baru atau tiga kartu sakti yang dikeluarkan Jokowi tak akan tertampung oleh kas negara. “Berikutnya, anggaran dari mana? Kalau 2019 tidak mungkin. Karena apa, APBN sudah (diketok) selesai,” wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menganggap program Jokowi tersebut sengaja dilemparkan untuk mendapatkan insentif suara. Jokowi selaku calon petahana disebut tengah mencari simpati masyarakat.

“Lagi-lagi bukan dalam rangka menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah, kenapa semua persoalan tidak diselesaikan dari kemarin-kemarin,” kata Wakil Ketua MPR RI ini.

Sementara itu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Suhud Alyuddin menilai program kartu pra kerja Presiden Joko Widodo, yang akan menggaji pengangguran hanya janji gombal.

Karena itu, dIa meminta agar Jokowi tidak mengobral janji dan sebaiknya selesaikan dulu masalah para guru honorer ketimbang menjanjikan program kartu pra kerja.

“Program kartu pra kerja bisa dikatakan janji gombal Pak Jokowi. Pak Wapres JK (Jusuf Kalla) sendiri meminta program itu dikaji ulang,” kata Suhud.

Sebaiknya, kata Suhud, Jokowi sebagai calon presiden petahana jangan banyak janji. Karena janji-janji kampanye Pilpres 2014 lalu belum bisa direalisasikan. Salah satunya pembukaan 10 juta lapangan kerja baru.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan butuh anggaran besar untuk merealisasikan program itu. Menurutnya, program kartu pra kerja itu tidak mungkin bisa dilaksanakan tahun ini. (akhir)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *