JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Demokrat di DPR RI, Dr H Herman Khaeron mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terpisah dari penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Artinya, jelas Herman di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, pelaksanaan Pilkada tetap digelar 2022 dan 2023.
Bila dilaksanakan serentak pada 2024 sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah fraksi yang ada di DPR RI, ini terkesan terlalu dipaksakan.
“Ini bakal membuat penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dam Badan Pengawas Pemilu kewalahan. Ingat, pada Pilpres 2019, banyak petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) meninggal karena kelelahan. Apa kita mau mengulang hal serupa,” ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil VII Provinsi Jawa Barat tersebut.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat 2020-2024 tersebut mengatakan,
revisi UU No: 7/2017 tentang Pemilu harus menjadi hal urgent untuk dibahas saat ini.
“Saya memiliki catatan, Pemilu 2019 ketika Pilpres dan Pileg digabungkan, telah menyebabkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia. Semua pihak harus menampung aspirasi dari masyarakat dan jangan sampai ada inkonsistensi dalam pembahasan RUU Pemilu,” ulang Herman.
Lebih jauh laki-laki lulusan jurusan Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut, bila Pilkada serentak ditiadakan 2022 dan 2023 mengindikasikan siapa yang diuntungkan dan dipentingkan dalam kontestasi demokrasi tersebut.
Selain itu, pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat, 4 Mei 1969 ini juga mempertanyakan nasib 278 daerah yang nantinya akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah dengan waktu yang cukup lama.
“Persoalan tersebut tentu nantinya juga akan menjadi masalah tersendiri. Begitu juga juga dengan penganggaran. Bayangkan saja jika Pilkada, Pilpres, Pileg digabungkan 2024, dapat dipastikan bakal membutuhkan biaya yang sangat besar.
“Dan, ini tentu bakal terjadi ketidakseimbangan anggaran. Karena itu, Herman mengajak semua pihak terkait untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut, apakah Pilkada dilaksanakan di 2022 dan 2023 atau tetap diborong 2024,” demikian Dr H Herman Khaeron.
Seperti diberitakan, selain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI juga mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tetap dilakukan 2022 dan 2023.
Sebelumnya sejumlah Partai pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti Partai Golkar juga menginginkan Pilkada serentak tetap digelar 2022 dan 2023. Namun, setelah para petinggi partai pendukung Pemerintah itu dipanggil Jokowi, mereka akhirnya merubah keputusan semula. (akhir)
