JAKARTA, Beritalima.com– Nikel, salah satu kekayaan dari perut bumi Indonesia memiliki potensi cukup nesar menjadi komoditas unggulan negeri kepulauan ini pada masa mendatang. Karena itu, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus fokus untuk menyiapkan aturan tata kelola nikel mulai dari hulu hingga hilir.
Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan&Teknologi (Iptek) serta Lingkungan Hidup (LH), Dr H Mulyanto kepada Beritalima.com di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/12) siang.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut meminta Pemerintah fokus menyiapkan aturan tata kelola mineral ini dari hulu hingga hilir secara maksimal. Soalnya, kata pemegang gelar doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai), Jepang tersebut, seiring berkembangnya industri produksi baterai, nikel akan menjadi primadona dan sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.
Karena itu Pemerintahan Jokowi perlu memaksimalkan nilai ekonomis bahan tambang ini agar bisa meningkatkan pertumbuhan nasional yang sekarang terpuruk. “Pemerintah perlu membatasi ekspor produk nikel setengah jadi. Karena produk setengah jadi ini nilai tambahnya tidak seberapa,” kata Mulyanto.
Hal tersebut juga sempat diutarakan wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Informasi Geospasia (BIG), Badan Geologi dan Balitbang Kementerian ESDM awal pekan ini.
Ditambahkan, saat ini industri baterai listrik untuk keperluan industri otomotif ramah lingkungan sedang naik daun. Nikel sebagai bahan utama produksi baterai listrik tentu menjadi kebutuhan utama penunjang industri yang akan terus berkembang tersebut.
Untuk itu, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia harus dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kondisi ini. “Disinilah peran penting lembaga riset dan inovasi kita serta Kementerian ESDM untuk memikirkan jalan, bukan sekedar hilirisasi ‘setengah hati’, menghasilkan produk setengah jadi dengan nilai tambah sedikit, tetapi mengembangkan hilirisasi penuh memproduk barang jadi dengan nilai tambah tinggi, produk teknologi berbasis nikel,” tegas Mulyanto.
“Ke depan kita harus melarang ekspor bahan baku setengah jadi bila industri baterai dan industri hilir berbasis nikel tumbuh di negeri ini,” imbuh politisi senior tersebut.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara dengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Sekitar 32,7 persen cadangan nikel dunia ada di berasal dari perut bumi Indonesia. Australia berada di urutan kedua dengan 21,5 persen cadangan nikel dunia. Brazil memiliki cadangan bijih nikel 12,4 persen. Kemudian Rusia, Kuba, Philipina, dan Afrika Selatan.
Untuk menjaga ketahanan cadangan mineral ini, pemerintahan Jokowi harus mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dengan kadar 1,7 persen. Kebijakan ini mulai diberlakukan per Januari 2019. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai produsen nikel terbesar dunia.
Tahun lalu, produksi nikel dunia mencapai 2,6 juta ton, sementara produksi nikel Indonesia mencapai 800 ribu ton. Sementara di posisi kedua dan ketiga ditempati Philipina dan Rusia dengan produksi masing-masing 420 ribu ton dan 270 ribu ton. (akhir)
