beritalima.com

PP Muhammadiyah Minta MPR RI Jangan Jadi Lembaga Ad Hoc

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nasir meminta pimpinan MPR RI 2019-2024 untuk tidak mengotak-atik pemilihan presiden-wakil presiden seperti yang sudah diberlakukan beberapa kali pemilu terakhir.

beritalima.com

Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, jelas Haedar, presiden-wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sama dengan DPR RI maupun DPD RI,” kata Haedar kepada awak media usai menerima pimpinan MPR RI di Kantor Sekretariat PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Ya, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo bersama beberapa Wakil Ketua MPR RI melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan menyambangi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta, Senin (16/12).

Dalam pertemuan itu, politisi senior Partai Golkar ini didampingi Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zulkifli Hasan (PAN), Arsul Sani (PPP). Juga ikut mendampingi pimpinan MPR RI, Sekjen MPR RI, Ma’ruf Cahyono. Rombongan diterima Haedar beserta jajaran PP Muhamaddiyah.

Sebelum menyambangi PP Muhammadiyah, pimpinan MPR RI sudah melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke DPP Partai Amanat Nasional, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh, DPP PKS, PB NU serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dikatakan pria yang akrab disapa Bamsoet ini, Silaturahmi Kebangsaan itu merupakan upaya lanjutan untuk menyerap aspirasi terkait wacana amendemen UUD NRI 1945.

Selain masalah pilpres, Haedar juga meminta agar lembaga MPR RI tidak seperti saat ini yakni seperti lembaga ad hoc. “Kami dari Muhammadiyah meminta agar MPR RI dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. Tidak boleh di negara demokrasi seperti Indonesia ada lembaga yang tidak mendapat pengawasan,” kata dia.

Haedar mendukung adanya wacana amandemen UUD 1945. Namun, pinta dia, amandemen itu harus dilakukan terbatas terutama perlu adanya haluan negara seperti masa lalu. “Harus ada haluan negara supaya pembangunan berjalan seperti apa yang menjadi harapan rakyat. Negeri ini tidak seperti sekarang,” demikian Haedar Nasir. (akhir)

beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *