JAKARTA, Beritalima.com– Dalam rangka pembahasan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanaman Modal di Daerah (PMD), Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI menggelar rapat gabungan dengan Komite IV DPD RI. Rapat dilaksanakan secara fisik terbatas dan virtual di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (5/11).
”Rapat dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Perubahan tentang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana surat dari Pimpinan Komite IV No.PU.01/2215/DPDRI/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 Perihal Penyampaian RUU tentang Penanaman Modal di Daerah,” kata Wakil Ketua PPUU DPD RI, Angelius Wake Kako.
Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto memaparkan latar belakang utama penyusunan RUU PMD inisiatif Komite IV DPD RI adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemudahan dalam melakukan investasi dan penanaman modal di daerah.
“Komite IV DPD RI melihat perlu adanya perbaikan melalui reformasi regulasi pada penyederhanaan proses perizinan, pemberian insentif kepada daerah dan penguatan infrastruktur pendukung sehingga diharapkan dapat meningkatan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di daerah,” ungkap Sukiryanto.
Ketua PPUU Badikenita Sitepu menambahkan, sasaran dari penanaman modal adalah untk menarik investasi asing. Namun demikian, sekarang dengan adanya UU Cipta Kerja, yang mengatur perizinan investasi diatur oleh pusat diharapkan dengan hadirnya RUU ini tidak mengurangi esensi bahwa objeknya adalah daerah.
“Kita berharap multiplier effect-nya adalah ke daerah terutama pajak dan insentif bagi daerah. RUU ini diharapkan adanya penanaman modal yang dimaksud harus lebih diklasifikasi dan peruntukkannya hingga berguna dari daerah dari sisi multiplier effect ekonominya,” tambah Badikenita.
PPUU DPD RI melihat, dinamika diskusi yang berkembang saat rapat, RUU tentang Penanaman Modal di Daerah dapat diputuskan menjadi RUU Usul inisiatif DPD RI dengan catatan Komite IV melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap analisa yang telah disusun PPUU.
“Karena itu, melalui rapat gabungan ini kita sepakati RUU tentang Penanaman Modal di Daerah usul inisiatif Komite IV DPD RI dapat disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI nanti,” ucap Angelius Wake Kako, Senator asal NTT tersebut.
Catatan PPUU DPD RI terkait konsideran yang berisi tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis harus disesuaikan Naskah Akademik serta disepakati untuk dilakukan perbaikan. ”Atas catatan terkait Politik Hukum RUU PMD oleh PPUU DPD RI, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya, RUU PMD diupayakan memiliki politik hukum yang berbeda dengan UU Cipta Kerja, UU Penanaman Modal, dan UU Pemerintahan Daerah sehingga tidak akan terjadi duplikasi dan tumpang tindih pengaturannya,” demikian Sukiryanto. (akhir)
