SUKABUMI, beritalima.com – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah di seluruh Tanah Air. Hal ini dikarenakan target yang ingin dicapai pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun.
“Yang dulu seluruh Indonesia setahun hanya 500 ribu sertifikat. Tapi tahun (2017) kemarin 590 ribu sertifikat hanya Jawa Barat. Tahun ini 1,2 juta sertifikat akan diberikan ke warga Jawa Barat,” ujar Presiden Joko Widodo saat menyerahkan 3.063 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Lapangan Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu sore, 7 April 2018.
Guna mencapai target tersebut, Kepala Negara memerintahkan jajaran terkait untuk bekerja dengan cepat dan tepat. Bahkan, dirinya tak segan untuk mengganti jajarannya yang bekerja lambat hingga tak mencapai target.
Ketegasan yang ditunjukkan Presiden pun memberikan hasil yang cukup baik. Terbukti dari banyaknya laporan yang diterimanya terkait kinerja jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Banyak yang bilang ke saya, sekarang di kantor BPN banyak yang _nggak_ tidur _ngurus_ supaya ini jadi, karena ada target,” ucap Presiden.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil pun dalam laporannya di hadapan Presiden, menyatakan komitmennya untuk terus berinovasi guna mencapai target yang ditetapkan pemerintah pada 2025 mendatang.
“Kami terus kembangkan sistem. Mudah-mudahan pendaftaran seluruh tanah bisa dicapai paling lambat 2025, paling cepat 2023 bisa kita selesaikan,” ujar Sofyan Djalil.
Dalam laporannya, Sofyan Djalil menyebutkan sebanyak 3.063 sertifikat hak atas tanah diberikan kepada rakyat yang terdiri dari sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat. Mulai dari 300 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, 162 sertifikat untuk masyarakat Kota Sukabumi, 1.000 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, 1.001 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat, dan 600 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
