BANGKALAN, Beritalima.com–Prestasi kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB P3A) Kabupaten pada tahun 2018 hanya 33 persen.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 anggaran belanja langsung Dinas KB P3A sebesar Rp 8.336.095.000. Namun hanya terealisasi Rp 2.794.862.120. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 5.541.232.880.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengatakan dirinya akan segera mengevaluasi kinerja Dinas P3A. “Kami akan evaluasi,” kata Mohni, usai rapat paripurna DPRD Bangkalan Jum’at (12/72019) lalu.
Dijelaskan dia, anggaran yang tidak terserap secara penuh biasanya merupakan anggaran dari pemerintah pusat yang turun ke pemerintah daerah. “Biasanya kalau seperti itu kegiatan yang sifatnya top down,” ujarnya.
“Saya belum tahu pasti tapi biasanya top down,” imbuh dia.
Kalau kegiatan yang bersumber dari APBD, Mohni yakin bahwa sudah terserap semua. “Insya Allah kalau dari APBD terserap semua, tapi ini tergantung dari kebijakan Dinas KB itu,” tambahnya.
Kepala Dinas KB P3A Kabupaten Bangkalan, Amina Rahmawati membenarkan bahwa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2018 itu merupakan kegiatan-kegiatan bersifat top down.
Namun,Amina mengatakan tidak tahu secara detail kegiatan-kegiatan tersebut, karena dirinya masih baru menjabat sebagai kepala dinas. “Ini kan anggaran tahun 2018, saya waktu itu belum lahir disini, bukan saya yang melaksanakan,” ujarnya.
Untuk anggaran tahun 2019, Amina mengatakan akan berusaha secara maksimal melaksanakan kegiatan yang berorientasi kepada masyarakat. Seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban pelecehan seksual, dan penyuluhan mencegah pernikahan dini.
“Seperti yang dikatakan Pak Mathur itu memang kegiatan yang harus kita lakukan,” tandasnya. (Rus)
