DEPOK,beritalima.com
Masyarakat terdampak pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok Jawa Barat ,menolak tawaran uang ganti rugi yang di tawarkan oleh pihak Pemerintah hal tersebut tentu bukan tanpa alasan pasalnya ganti rugi yang di terima di nilai masih jauh dari harapan dan tidak transparan
Tatang SH sebagai kuasa hukum mengatakan acara sosialisasi yang seyogianya di gelar seharusnya dapat memberikan jalan keluar yang baik karena menurutnya pihak dari Pemerintah telah menjanjikan akan mempertemukan pihak-pihak yang berkompeten agar masalah ganti rugi lahan warga dapat di selesaikan dengan baik.
“Masyarakat ini bertanya nilai angka itu bunyinya dari mana karena masyarakat ini harus tau harus trasparan dari tim appraisal jangan hanya katanya katanya dari kemaren kita kejar agar pemerintah menghadirkan KJPP dan pemerintah menjanjikan hari ini mereka hadir hari ini tapi nyatanya apa mereka gak hadir,” tegasnya,Selasa (20/08/2019).
Dirinya mengatakan bahwa keinginan warga agar tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk hadir bukan lah yang berlebihan karena Masyarat ingin mendengar langsung dari mana angka itu di dapat.
“Wajar kalau masyarakat ingin tau karena banyak parameternya misalnya saja disamping jalan juanda itu ada tol dan itu lahan RRI juga kenapa di sana nilainya lebih besar dasarnya apa jelas masyarakat disini ada bangunan sedangkan disana tanah kosong kenap berbeda ini hanya butuh penjelasan jangan masyarakat di jadikan bola ping pong,” tegasnya.
Tidak hanya itu masyarakat juga menanyakan kepada Pemerintah kenapa harus ketua yang hadir apakah di KJPP hanya ada seorang ketua saja.
“Mereka itu janji hari ini tim KJPP yang hadir bukan ketua KJPP yang di janjikan hadir,untuk menjelaskan hasil dari appraisal tapi mana satupun tidak hadir yang berangkat haji kan satu tidak semuannya
Ketika di tanya awak media langkah hukum selanjutnya yang akan di tempuh warga terkait di tolaknya uang ganti rugi dirinya mengatakan akan melihat dulu perkembangan selanjutnya dari pihak Pemerintah.
“Kita lihat dulu saja karena warga juga mendukung kok program dari pemerintah karena mereka hanya ingin keterbukaan setidaknya nominalnya jelas karena mereka menyerahkan ke tim KJPP dan saat ini mereka tidak hadir,” tutupnya (Yopi)
