SURABAYA, beritalima.com – Pemprov. Jatim pada PABD (Perubahan Anggaran Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2017 akan memberlakukan e-Newbudgeting dalam pengelolaan keuangan, yakni pengelolaan sistem anggaran yang telah terintegrasi dari E- Musrenbang, E- Planning dan E-SIKDA/Sistem Informasi Keuangan Daerah.
“Penyusunan anggaran ini merupakan kreasi Pemprov. Jatim untuk transparan dan pembelajaran secara konsisten terhadap program prioritas pemerintah. Ini pertama di Indonesia,” ungkap Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo yang didampingi Sekda Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM dalam Rapat Koordinasi e-Newbudgeting di Ruang Rapat Lantai VII Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (16/5).
Ditambahkan, dalam E-Newbudgeting, sistem pengelolaan keuangan terkoneksi satu sama lain, efisien dan termonitor antara hubungan perencanaan dengan IKU (Indeks Kinerja Utama) gubernur. Dengan sistem ini, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan program prioritas, akan mudah terkontrol, dapat dilakukan penelusuran dan koreksi secepatnya.
Pelaksanaan E-Newbudgeting baru dapat diakses atau dilihat oleh masyarakat setelah terwujud menjadi produk berupa peraturan gubernur, sedangkan prosesnya tidak terlihat karena memerlukan perbaikan-perbaikan dalan proses menjadi pergub tersebut.
Dalam proses sampai keluar produk pergub tsb, Gubernur Jatim mengharapkan agar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan biro untuk langsung terjun menanganinya. Sebab, jika tidak, akan tertinggal dengan program-program yang ada di Pemprov. Jatim.
Bagi kabupaten/kota yang ingin menggunakan E-Newbudgeting dalam pelaksanaan anggaran, lanjut Pakde Karwo-sapaan Gubernur Jatim, Dinas kominfo Provinsi Jatim akan memberikan pelatihan.
Smart Province
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemprov. Jatim, jelas Pakde Karwo, membangun smart province. Caranya, menjaring data yang ada di 38 kabupaten/kota seJatim, khsusnya produk unggulan di daerah untuk dipertemukan dengan buyers melalui teknologi informasi. Tujuannya, membantu para pengusaha kecil menengah mengembangkan usahanya.
“Pemerintah harus melindungi pelaku usah kecil menengah dari gempuran globalisasi apabila menginginkan berjaya dalam pembangunan,” paparnya lebih lanjut. Dengan pemanfaatan IT tersebut, banyak keuntungan diperoleh.
Diantaranya, efisien karena produsen dan buyer dapat langsung berhubungan, sehingga mengurangi ongkos distribusi. Dengan IT, manajemen juga terintegrasi, terkontrol, efektif dan terjaga keamanannya. (rr)
