JAKARTA, Beritalima.com– Pengajar Metode Penelitian Komunikasi, Riset Kehumasan, Isu dan Krisis Manajemen Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga mengatakan, dirinya sulit memahami hasil survei Puspoll yang menyatakan PDIP partai paling bersih.
Sebab, kata pria yang akrab disapa Jamil itu ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com, Rabu (26/5) malam, kita sering membaca atau menonton media yang menginformasikan kader PDIP tersandung korupsi.
Sebut saja nama Juliari Batubara saat menjadi Menteri Sosial jadi tersangka korupsi. Begitu juga Nurdin Abdullah Gubernur Sulawesi Selatan, Wenny Bukano Bupati Banggai Laut juga mengalami hal yang sama.
Belum lagi Harun Masyikut yang terlibat kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Bahkan sudah lebih dari setahun, sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga mampu menangkap Harun Masyiku.
Itu hanya contoh kader PDIP yang terjerat kasus korupsi. Tentu masih banyak lagi kadernya yang berurusan dengan KPK. Karena itu, hasil survei Puspoll itu sangat layak dipertanyakan. Sebab, antara hasil survei dengan realitas sangat bertolak belakang.
Hasil survei aemacam ini, papar Jamil, tentu secara otomatis menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei. Bahkan masyarakat akan memandang sebelah mata terhadap hasil survei yang demikian.ti Malah tidak sedikit yang menyebut, dibayar berapa lembaga survei ini.
Hal itu tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan lembaga survei di tanah air. Masyarakat menilai survei hanya dijadikan pembenaran pihak yang memesan penelitian.
Karena itu, kata Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fikom IISIP) Jakarta 1996-1999, Puspoll tampaknya perlu lebih cermat dalam melihat hasil survei dan melakukannya. “Jangan sampai kredibilitasnya ‘terjun bebas’ hanya karena ceroboh menyampaikan temuan atau mendapat keuntungan dari survei yang dilakukan.
Prinsip objektifitas seyogyanya tidak boleh ditawar-tawar. Hanya dengan objektifitasnya, survei dapat menunjukkan kebenaran ilmiah. “Bila prinsip itu dipegang teguh, semua lembaga survei dan taat azas dengan prinsip survei, barulah hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil survei inilah yang dapat dijadikan panduan bagi masyarakat mengambil keputusan,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga
