JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XI DPR RI membidangi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan, Dr Hj Anis Byarwati mengatakan, anggaran memiliki peran utama dan menjadi instrumen penting dalam usaha Pemerintah mensejahterakan rakyat.
Karena itu, Anis yang juga ekonom Ekonomi Syariah ini dalam rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan bahasan Reformasi Penganggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2021 di Gedung Nusantara I pekan ini mengatakan, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana bisa mencapai tujuan bernegara.
Dalam reformasi anggaran yang dilakukan saat ini, kata Anis, Pemerintah menggunakan konsep Zero-Based Budgeting, yaitu perencanaan anggaran tiap tahunnya harus memulai dari awal (zero basis) tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya (incremental basis).
Yang termasuk dalam kerangka zero based budgeting adalah basic spending yaitu adanya standar harga dan kegiatan sebagai upaya efisiensi birokrasi. Kerangka lain adalah Performance Based Budgeting yaitu komite penilaian memiliki indikator baku untuk penilaian agar alokasi kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara kementerian/lembaga dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Dan, proses pelaksanaan anggarannya menggunakan Result Based Execution, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.
Hal lain yang termasuk kerangka zero based budgeting adalah Anticipatory Spending, yaitu belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan Anticipatory Spending harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut.
Anis menilai, kerangka yang digunakan dalam penganggaran ini sudah cukup baik. Namun Anis memberikan catatan. “Ini adalah pengalokasian yang cukup menarik tetapi harus jelas, konsisten, profesional, dan proporsional. Pemerintah juga perlu menjelaskan plus dan minus penggunaan konsep Zero Based Budgeting ini,” tegas politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS itu.
Pada kesempatan itu, Wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini memberikan catatan kritis lainnya. Anis menekankan, reformasi system penganggaran harus mampu mendorong agar belanja lebih efisien namun tetap produktif, fokus pada program prioritas, tetap berorientasi pada hasil, dan selalu antisipatif terhadap ketidakpastian.
Penyandang gelar S3 Ekonmi Syariah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu juga mengingatkan pemerintah agar serius menyiapkan roadmap. “Roadmap yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program” kata dia.
Antisipatory anggaran menjadi catatan lain yang diberikan Anis. Berkaca pada kejadian pandemic covid-19 yang tidak terduga, pemerintah diminta untuk memperkuat anggaran antisipatory sebagai bentuk langkah antisipasi dan mitigasi akibat dampak yang timbul dari peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya.
Supaya pemerintah sudah siap menghadapi dampak resiko perekonomian yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa seperti adanya krisis global, bencana alam atau wabah agar lebih cepat penanganannya dan sebagai antisipasi dampak turunannya.
“Bagaimanapun anggaran disusun dengan baik, semua tetap terpulang kepada sumber daya manusianya. Para perencana dan pengelola anggaran harus menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Tetap mengedepankan amanah dan istiqomah dalam mengedepankan kepentingan rakyat,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
