JAKARTA, Beritalima.com– Menteri Perencanaan dan Pembangunan Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek yang ditujukan untuk menjalankan amanah dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan politisi senior sekaligus ekonom, Dr Hj Anis Byarwati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pekan ini.
Hal itu dikatakan Anis dalam Raker bertajuk Pembahasan Pagu Indikatif Anggaran Kementerian PPN dalam RAPBN 2022 terkait dengan pernyataan Jokowi adanya pembangunan pelabuhan tetapi tidak punya pendudukung, seperti jalan dan sarana lainnya.
“Jika Presiden sampai marah dan bertanya-tanya, bisa diartikan masih ada program-program yang tidak jelas ukuran keberhasilan dan sasarannya. Bappenas punya peran penting untuk mensinkronkan atau memastikan keterpaduan dan kesiapan pelaksanaan proyek sesuai arahan presiden,” kata Anis.
Anis menegaskan, program yang terkait langsung dengan kebutuhan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan bencana dan penguatan ketahanan pangan harus menjadi prioritas.
“Ketidaksiapan dan kegagapan menghadapi pandemi Covid-19 yang dialami, harus menjadi pelajaran berharga. Kesiapan hampir semua bidang tersebut masih sangat lemah dan belum memadai,” ungkap Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini menyampaikan catatannya terkait dengan Major Project (MP) Kementrian PPN/Bappenas yaitu pengelolaan terpadu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kawasan industri prioritas dan smelter.
Selain itu juga reformasi sistem kesehatan nasional, manajemen asset lahan dalam pemberdayaan masyarakat (program agraria) dan destinasi pusat prioritas.
Pada kesempatan itu, Anis mempertanyakan tidak masuknya pendidikan nasional dalam major projek. “Padahal MP Pendidikan Nasional kalau dijadikan major project, jelas akan mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan sesuai lima prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022,” papar dia.
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 2022, tidak luput dari catatan politisi senior PKS ini. Projek IKN ini perlu ditinjau ulang mengingat begitu banyak masukan dari masyarakat terkait IKN dan di tengah kondisi pandemi yang belum juga selesai.
“Baiknya Kementerian PPN/Bappenas meninjau ulang proyek IKN ini. Saat ini lebih penting mereformasi sistem kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan bencana dan penguatan ketahanan pangan,” kata Anis.
Pada kesempatan itu, Anis menyampaikan harapannya agar Kementrian PPN/Bappenas bisa berhasil dalam melakukan transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi melalui perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi 100 persen penduduk. (akhir)
