JAKARTA, beritalima.com – Selasa,(11/12) Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) menggelar rapat kerja (Rakernas) bertempat di hotel desa wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
“Bakti Pemulung Untuk Negeri” adalah tema Rakernas kali ini dan di hadiri oleh sejumlah Badan Pengurus Daerah(BPD) dari 25 provinsi dan korwil yang keseluruhan berjumlah kurang lebih 150 peserta dan tamu undangan dari berbagai kementerian diantaranya PUPR dan perusahan pengolahan plastic serta asosiasi (ADUPI, SWI dan lainnya).
Ir.Sudirman selaku dewan Pembina IPI dipercayakan untuk membuka rakernas tersebut, dalam sambutannya beliau menegaskan agar seluruh anggota IPI agar tetap menjaga kekompakan dan saling kerjasama serta koordinasi yang baik dengan BPP sehingga apa yang menjadi kendala dan problema di daerah dapat tertangani. “Selurh anggota IPI yang ada di daerah agar berkoordinasi dengan BPP terkait dengan permasalahan yang ada di masing-masing daerah untuk mencari solusinya” katanya.
Rakernas yang berlangsung selama 3 hari yaitu 10-12 desember melahirkan sejumlah rekomendari baik yang bersifat internal maupun eksternal diantaranya “melalui BPP agar semua anggota IPI yang ada di seluruh \Indonesia harus terdaftar dilingkungannya dimana dia berada yang nantinya memiliki KTP dan selanjutnya terdaftar sebagai anggota BPJS serta wajib memilik kartu tanda anggota (KTA IPI). Sementara yang bersifat eksternal IPI akan menawarkan suatu konsep terpadu yang di berinama “Kawasan Industri Perkampungan Pemulung” (KIPP). Menurut Sekjen IPI, Asan Bakri “KIPP ini adalah jualan kita ke pemerintah pusat dan nantinya dapat disosialisasikan ke seluruh wilayah”terang Asan.
BPP IPI dalam rakernas kemarin juga menerima masukan, usulan dan sejumlah permasalahan hukum yang ada di masing-masing BPD seperti legalitas (SK pengurus dan SKT yang di terbitkan oleh Kesbangpol) dan juga permasalahan hukum yang muncul, Ini semua menurut ketua umum (Ketum) IPI “Pris Polly Lengkong: akan kita benahi satu persatu. “Semua masukan dan permasalahan yang kami terima pada rakernas ini akan menjadi catatan penting bagi BPP utnuk segera merealisasinya” jawab Polly.
Semetara itu divisi hukum BPP IPI “Rudy Haya wakano,SH” mengatakan akan melakukan sosialisasi hukum kepada suluruh anggota IPI agar memahami dan terhindar dari permasalahan hukum. “Kami akan melakukan sosialisasi hukum kepada anggota IPI agar memahami hukum sehingga dalam berusaha tidak terjadi atau bermasalah hanya karena ketidak tahuan” jelas rudy.
Rakernas di hari ketiga ditutup oleh Ketum IPI Pris Polly Lengkong yang dalam sambutan singkatnya menyerukan agar seluruh anggota IPI selalu menjaga kekompakan dan saling berkoordinasi. “kita harus selalu kompak dan saling koordinasi antara daerah dan pusat demi kemajuan IPI ke depan” harap Polly.
tidak lupa, usai penutupan rakernas masing -masing daerah saling tukar informasi antara sesame peserta dan foto bersama.(rdy) Pris