JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus gencar membangkitkan kembali Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tiang perkonomian nasional termasuk dalam hantaman krisis ekonomi sebelumnya.
Soalnya, jelas anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Hj Nevi Zuairina kepada Beritalima.com di Jakarta, Senin (19/10) siang, wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda Indonesia membuat membengkaknya jumlah masyarakat miskin di tanah air.
Merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertambahan rakyat miskin sekitar 4 juta jiea sehingga total rakyat miskin Indonesia mencapai 28,7 juta orang. Sebelumnya ada sekitar 24,79 juta jiwa rakyat miskin di tanah air.
Karena itu, Nevi meminta Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian UMKM untuk memperkuat sektor UMKM dengan realisasi bantuan yang sudah direncanakan karena UMKM merupakan salah satu sektor paling terdampak pandemi Covid-19. “Sektor ini merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni sekitar 97 persen dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.
Pelaku UMKM ini masyarakatnya rata-rata disiplin menjalankan usaha .”Ketika mereka mendapat bantuan, akan memberikan upaya terbaik untuk meningkatkan usaha. Istilahnya, mereka itu amanah. Jadi konsentrasi untuk mengembalikan keadaan kesehatan ekonomi usaha mereka mesti digencarkan,” tutur Nevi.
Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat ini menjelaskan, sejak program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) digulirkan pertengahan 2017, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan kredit Ultra Mikro (UMi) Rp6,55 triliun untuk 2 juta pelaku usaha mikro di seluruh provinsi melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan 44 Koperasi/linkage.
Dikatakan, meski pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur UMi, sehingga menyebabkan beberapa debitur mengalami kesulitan dan hal itu berpengaruh kepada kualitas pembayaran kredit UMi. Namun, kondisi ini tidak sampai memunculkan fenomena lonjakan non perfoming loan (NPL).
Catatan PIP tidak ada kredit macet atau bermasalah dalam pelaksaan program tersebut. Ini menunjukkan betapa para pelaku UMKM ini disiplin dalam persoalan keuangan.
“Saya sangat menekankan, agar pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap UMKM. Sampai awal Juni 2020 ada 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemik Covid-19. Jumlah ini cukup besar dan bila mampu di tanggulangi, bakal memberikan kontribusi perekonomian nasional.”
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu menerangkan, dia sebagai forum UMKM Sumatera Barat selalu mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah terutama untuk sinergi memberikan kontribusi kepada masyarakat pelaku UMKM.
Upaya ini dia lakukan karena ia meyakini, bahwa ekonomi kerakyatan ini yang secara perlahan tapi pasti akan mempu mengurangi kemiskinan. Dia berharap, pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat bantuan yang diberikan Pemerintah, dan sektor UMKM bangkit untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.
“Untuk merealisasikan bantuan pemerintah, perlu menyederhanakan persyaratan tapi memperketat seleksi calon oenerima agar tepat sasaran merata ke seluruh wilayah Indonesia. Semoga UMKM kembali menjadi penopang perekonomian rakyat yang dapat memperbesar kontribusi terhadap PDB Nasioanal,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
