JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Komisi V menggelar rapat kerja dalam rangka Pembahasan R-APBD Perubahan Tahun 2022 bersama Dinas Kesehatan dan rumah sakit- rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura.
Rapat yang diselenggarakan di salah satu hotel di Abepura Rabu (3/8) ini, mengagendakan pembahasan anggaran pada mitra-mitra Komisii V DPR Papua tersebut, yakni Dinas Kesehatan Provinsi Papua, RSUD Abepura, RSUD Dok II Jayapura dan RS Jiwa Abepura.
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kemasan Jack Komboy mengatakan, rapat pembahasan anggaran bersama para mitra dikatakan penting dilakukan, kaitannya layanan maksimal kepada masyarakat Papua. Salah satunya adalah soal Kartu Papua Sehat (KPS).
“Annggaran KPS ini sudah diberikan kepada Kabupaten Kota, sementara jika ada pasien rujukan pasti akan dilarikan ke Rumah Sakit Provinsi. Sementara di Provinsi anggaran itu sudah di nol kan. Sehingga menjadi masalah di tahun 2022 dan 2023 kedepan. Terlebih fasilitas-fasilitas Rumahh sakit di daerah belum semuanya mumpuni, sehingga kami berharap dana KPS masih tetap di Provinsi, dan juga ada untul klinik-klinik dan RS swasta di Kota Jayapura,”kata Jack.
Masalah lain adalah, Dinas Kesehatan masih berhutang atas dana KPS yang ada di rumah sakit swasta di Kota Jayapura.
“Ini menjadi catatan penting pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah pusat. Kami harap dana KPS ini dihidupkan kembali, sehingga bisa membiayai sebaran masyarakat yang ada di Tanah Papua. Ukuran bersama baiknya tetap ada di Provinsi khususnya dana KPS. Karena kalau tidak maka akan menjadi masalah lagi di 2023, sehingga kami berharap ada solusi soal ini,”ucap Jack.
Sementara, untuk RSUD Abepura, Jack mengapresiasi terbentuknya BLUD, yang mampu mennjadi penopang kebutuhan internal rumah sakit.
“Kita patut apresiasi kepada BLUDnya, yang mampu menghasilkan sekitar 70-80 milyar, dan ini digunakan untuk kebutuhan rumah sakit. Dengan itu juga rumah sakit akhirnya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pasien, seperti jasa medis dan lainnya,”ucapnya.
Dirinya meminta rumah sakit lainnya di Papua, bisa turut mencontoh hal yang menjadi terobosan RSUD Abepura.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami, bahwa dengan adanya BLUD pada rumah sakit akan mampu memberikan an memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dan kami harap RSUD Abepura bisa tetap menjaga tren positif itu,”ucapnya.
Sementara hasil rapat dengan RS Jiwa Abepura, Komisi V DPR Papua juga mendapat persoalan yang mennjadi atensi, yakni soal lahan rumah sakit yang sudah tidak lagi mumpuni.
“Rumah Sakit Jiwa sudah saatnya mencari lokasi yang lebih layak. Pemerintah Provinsi hendaknya bisa segera menyelesaikan peralihan lokasi yang ada di Koya, sehingga ditahun mendatang sudah bisa ada pembangunan,”katanya.
Persoalan yang disampaikan pihak RS Jiwa Abepura adalah anggaran KPS rumah sakit. Pihaknya juga berharap agar pada anggaran perubahan bisa ditambah alokasi anggaran KPS.
“Itu harapan mereka, anggaran KPS diminta untuk ada penambahan sehingga pelayanan kepada masyarakat Papua bisa lebih menjangkau banyak orang,”katanya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Robby Kayame mengungkap hasil rapat bersama Komisi V DPR Papua.
“Yang kami bahas adalah soal penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan, dan kami sampaikan bahwa sampai hari ini anggaran pada kami sebesar 25 persen APBD induk 2022. Fokus kami kedepan adalah soal Percepatan vaksinasi, antisipasi pelonjakan kasus Covid-19, lalu antisipasi penyakit endemis Papua seperti Malaria, TBC, HIV dan gizi buruk, termasuk SDM,”ungkap dr. Robby
Sementara Direktur RSUD Abepura Dr. Daicy C. Urbinas mengaku jika keberhasilan BLUD di RSUD Abepura mampu menngcover pengurangan biaya operasional Rumah Sakit selama Pandemi Covid-19 berlangsung.
“Dalam APBD Induk RSUD Abepura biasa mendapat 205 M lebih, namun pada tahhun 2022 turun menjaadi 35 M lebih, ini minus sekitar 170 M, namun kami bersyukur masih eksis hingga hari ini, karena kami maksimalkan BLUD, yang mana dana didapatkan dari hasil pelayanan dan lainnya. Itu hampir mencapai 80 M, sehingga rumah sakit masih bisa melayani masyarakat,”terangnya.
Pihaknya juga bersyukur, RSUD Abepura kemudian mendapat tambahan anggaran melalui APBD perubahan sebanyak 30 M. Dikatakan dengan tambahan tersebut dinilai sudah cukup.
“Kalau kami lebih dari 30 M itu, maka kami khawatirkan ketetapan, melihat ini sudah bulan Agustus dan untuk dihabiskan sisa berapaa bulan ini kami khawatir keteteran, sehingga kami katakan dana 30M itu cukup,”kata Dr. Daicy.
Namun demikian, pihaknya berharap dukungan penuh pasa 2023. Hal ini lantaran akan digunakan untuk pembangunan fasilitas rumah sakit, yang dinilai kurang layak.
“RSUD Abepura itu sudah sekitar 10 tahun tidak ada dukungan pembangunan fisik. Yang terjadi saat ini adalah proyek tambal sulam saja. Seperti ruangan ICU atau orang mau opname (rawat inap) itu ruangannya ada namun fasilitas penunjangnya rusak, seperti toilet, plafon dan lainnya. Dan biaya tambal sulam kerusakan itu bisa menelan sekitar 4 M lebih, dan ini sebenarnya rugi,”ungkapnya.
“Segingga kami harap ada dukungan penuh pada tahun 2023 mendatang, supaya pelayanan yang bisa maksimal, dan seperti hasil survei independen, RSUD Abepura mendapat 80 persen kepuasan,ini bisa tetap terjaga dan atau bisa lebih lagi,”pungkasnya.
