TULUNGAGUNG, beritalima.com- Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, sampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Secara ringkas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, Bupati sampaikan melalui Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
Indikator pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2021 sebesar 73,15 dan tahun 2022 menjadi sebesar 74,06 atau meningkat sebesar 0,91 dan masuk pada kategori TINGGI. IPM Kabupaten Tulungagung diatas IPM Nasional sebesar 72,91.
“Hal ini, ditunjang kinerja bidang pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat serta menunjukkan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Bupati. Sabtu, (25/3/2023) sore.
Lanjut Bupati, Indikator ke dua, Pertumbuhan Ekonomi, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 3,53% dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,22%, atau naik sebesar 1,69%.
Angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan, yaitu dari 40.166,67 Trilyun Rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar 44.133,48 Trilyun Rupiah pada tahun 2022, atau naik sebesar 3.966,81 Trilyun Rupiah.
Dalam struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2022, Sektor Industri Pengolahan memberi kontribusi paling besar yaitu mencapai 23,44%. Kontribusi terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,72% dan terbesar ketiga adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,62%.
“Jika ketiga sektor ini didorong peningkatan produktifitasnya, maka akan menggerakkan ekonomi dan memberikan dampak (multiplier effect) yang cukup besar,” lanjutnya.
Bupati menambahkan, Indikator ke tiga, Tingkat Kemiskinan, dari sebesar 7,51% pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,71% pada tahun 2022, atau turun sebesar 0,8%.
Angka kemiskinan ini berada dibawah Angka Kemiskinan Nasional yaitu 9,57% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49%.
“Sejalan dengan penurunan kemiskinan makro, angka kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,94%, pada tahun 2022 BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulungagung adalah 0%,” tambahnya.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan, Indikator ke empat, adalah Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Layanan Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Berkualitas, yang mencakup akses jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan persampahan.
Pada tahun 2021 prosentasenya sebesar 52,40% dan meningkat menjadi 55,35% di tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022 sebanyak 150 desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung telah mendapatkan layanan infrastruktur dasar dan lingkungan berkualitas.
“Indikator kelima, adalah Indeks Birokrasi Reformasi. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 adalah sebesar 68,74 yang masuk kriteria nilai BAIK,” Ucap Bupati.
Diterangkannya, Visi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Mulia”,dimana visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yang lebih spesifik dan langsung mengarah kepada urusan yang secara nyata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi Pertama, Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berdaya Saing.
Ditujukan untuk mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Inklusif artinya seluruh lapisan masyarakat Tulungagung dapat mengakses pendidikan dan kesehatan, serta daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan.
Keterjangkauan akses ditunjang oleh infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang merata. Harapannya, tercipta masyarakat Tulungagung yang unggul dan berdaya saing di Bidang Pembangunan SDM, dalam rangka meningkatkan peran, akses dan partisipasi perempuan, anak dan disabilitas Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Melaksanakan musyawarah tematik yaitu Rembuk Stunting dan Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (MUSPADI) secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten.
Disamping itu, program prioritas lainnya yakni, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pemberian insentif pendidik PAUD, bantuan pendidikan Diniyah, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, pembangunan Rumah Sakit Campurdarat dan telah diresmikan pada tanggal 20 Pebruari 2023 serta Gerakan Terpadu Berantas Stunting (Gerdu Beranting).
“Misi Kedua, mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah Ditujukan untuk mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan potensi daerah,” terang Bupati.
Adapun menurut Bupati, hilirisasi potensi daerah dengan memprioritaskan program antara lain :
Pengembangan Sektor Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain, untuk pembangunan prasarana di Pantai Pacar di Desa Pucanglaban serta kolaborasi dengan investor untuk pengembangan Pantai Midodaren di Desa Besuki.
Kemudian, pembangunan sarana dan prasarana pertanian guna meningkatkan produksi tanaman pangan, perkebunan dan holtikultura. Peningkatan produksi hasil peternakan dengan memberikan vaksinasi terhadap hewan ternak agar terhindar dari wabah PMK, pembangunan Puskeswan di Kecamatan Besuki dan Kecamatan Sendang, serta Renovasi Puskeswan di Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Rejotangan.
Sedangkan, program lain yaitu, optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya, pengembangan koperasi dan UMKM, dan penyediaan distribusi perdagangan.
“Misi Ketiga, Pengentasan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Dalam Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Masyarakat. Ditujukan untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan melalui program perlindungan sosial pada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, dan penguatan usaha mikro,” beber Bupati.
Diungkapkannya, program-program unggulan yang dilaksanakan antara lain Penanganan Pelayanan Kesejahteraan Sosial diantaranya melalui Program Asisten Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA), Pemberian Bantuan Langsung Tunai, mendorong distribusi jaminan sosial tepat waktu serta tepat sasaran, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; pergerakan ekonomi lokal dan program pro rakyat lainnya.
Misi Keempat, Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran Yang Berkualitas Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan
Pembangunan di bidang infrastruktur diarahkan dalam rangka pemerataan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
“Secara bertahap diharapkan seluruh wilayah di Kabupaten Tulungagung akan terlayani infrastruktur dasar dan lingkungan berkualitas yang mencakup akses jalan, air minum, sanitasi, perumahan layak huni dan persampahan,” ungkapnya.
Bupati berharap, Upaya tersebut didorong melalui pelaksanaan program program prioritas yang diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman serta Program Pengelolaan Persampahan.
Sementara itu, terkait dengan keberadaan proyek strategis Nasional di Kabupaten Tulungagung, seperti Jalan Lintas Selatan (JLS) dan jalan Tol Kediri-Tulungagung, segenap elemen Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya memberikan dukungan penuh dan fasilitasi demi terciptanya suasana kondusif dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Misi Kelima, paparnya, mewujudkan Pemerintahan yang akuntabel, profesional, Dan transparan Yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat
Ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat melalui kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang berlandaskan prinsip Good, Clean, and Innovative Governance.
“Program-program unggulan yang dilaksanakan antara lain, Percepatan Reformasi Birokrasi dengan Penerapan e-Government, e-Government, dan Penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” pungkasnya. (Dst).
