JAKARTA, Beritalima.com– Segerakan pelaksanaan dan permudah proses semua kegiatan dari refocusing anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Artinya, proses tidak berbelit-belit atau birokratis serta administratif karena kondisi Indonesia saat ini sudah darurat kesehatan dampak dari pandemik virus Corona (Covid-19).
Permintaan itu disampaikan legislator Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan ST dalam Rapat Kerja (Raker) secara virtual Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP, Edhy Prabowo, Rabu (22/4). Rapat tersebut membahas dan menyepakati realokasi anggaran KKP dalam percepatan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 sektor kelautan dan perikanan.
Dijelaskan, penyesuaian pagu KKP yang semula Rp 6,4 triliun menjadi Rp 4,6 triliun semestinya difokuskan untuk menjaga dan melindungi ketahanan diri (imunitas) dari para nelayan Undonesia sebab jika banyak wilayah pusat produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya terpapar Covid-19 bakal menganggu atau mengurangi produksi ikan dan produk kelautan lainnya.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan agar KKP juga memperhatikan Peningkatan Daya Saing kelautan dan perikanan, karena itu berhubungan erat dengan peningkatan ketahanan ekonomi dari para nelayan dan stakeholder kelautan lainnya dalam situasi wabah Covid-19 tersebut.
Pada kesempatan itu, Johan mencontohkan kegiatan bantuan sarana pengolahan buat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perikanan perlu ditingkatkan sebagai benteng perekonomian nelayan dalam menghadapi potensi krisis ekonomi ke depan.
Laki-laki kelahiran Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, 29 Oktober 1972 tersebut juga memaparkan, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, agar KKP tetap menjaga kontribusi untuk ekonomi dalam negeri dengan cara menjaga neraca perdagangan perikanan Indonesia dan stabilitas kinerja produksi perikanan dan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan, serta antisipasi praktek illegal fishing saat wabah Covid-19.
Agar kegiatan refocusing untuk membantu nelayan lebih tepat sasaran, lanjut Johan, seperti bantuan benih ikan, pakan, bioflok, minapadi, serta sarana pendukung revitalisasi tambak dan lain-lain, diprioritaskan untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan sistem birokrasi yang tidak menyulitkan/membebani nelayan di saat sulit seperti sekarang. (akhir)
