LUMAJANG,beritalima.com- Memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL) menggelar Diskusi Publik. Bertempat di Pendopo kabupaten Lumajang, Kamis (07/02/2019). Bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut, bupati dan wakil bupati Lumajang.
Dalam hal ini bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML., (Cak Thoriq), bersama wakil bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si., (Bunda Indah), bertindak sebagai Narasumber Diskusi Publik, di Pendopo Kabupaten Lumajang. Peringatan tersebut bertemakan “Membedah Lima bulan pemerintahan cak Thoriq dan bunda Indah”.
Nara sumber lainnya, adalah Kapolres Lumajang, AKBP. DR. Muhammad Arsal Sahban, SH SIK MM MH., dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., serta Ketua Komisi A DPRD kabupaten Lumajang, Drs. Hidup. Nur Hidayati, M Si. Dalam diskusi tersebut, Bupati, menyampaikan, bahwa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang selama ini, bukan untuk dinilai. Dirinya berharap, agar percepatan pelayanan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bupati menjelaskan, bahwa pemerintah bersama Polri dan TNI terus berusaha mengurai permasalahan yang berada di Kabuapaten Lumajang. Masih banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan. Untuk permasalahan tambang pasir, kami telah merencanakan jalur/jalan baru tambang pasir, yang nantinya jalan/jalur tersebut tidak akan melalui kawasan yang padat penduduk”, tutur cak Thoriq.
Wakil Bupati Lumajang, bunda Indah mengatakan, intinya yang diharapkan masyarakat, yaitu pelayanan yang baik dan cepat. Untuk itu, aparatur sipil negara harus dapat memberikan pelayanan dengan baik. Harapan bunda Indah, bahwa sidak-sidak yang dilakukan dapat mengubah pola pikir dan mental aparatur. Salah satu program dalam kampanye dulu adalah Reformasi Birokrasi namun, diganti menjadi Revolusi Birokrasi.
Hal itu, karena Kabupaten Lumajang sudah tertinggal dari daerah lain. Salah satunya, adalah merubah mental Aparatur Sipil Negara terlebih dahulu, karena yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang baik dan cepat. Bupati dan Wakil Bupati akan terus melakukan perubahan birokrasi secara berlahan-lahan karena dengan begitu akan terus memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
“Pimpinan OPD dan semua jajaran harus segera berbenah agar dapat mengikuti ritme kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lumajang”, ungkap bunda Indah.
Pemerintah akan melakukan Peningkatan PAD pasir, mengingat PAD Pasir adalah salah satu kekayaan yang dimiliki Kabupaten Lumajang. “Agar tidak ada yang bingung terkait dengan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, karena kami adalah pejabat politik, sehingga ada komitmen politik yang telah kami bangun”, pungkas bunda Indah.
Di sisi yang lain, Kapolres Lumajang, AKBP DR. Muhammad Arsal Sahban, S.H. S.I.K., M.M., M.H., mengungkapkan, bahwa Polres Lumajang berada urutan No. 5 se-Indonesia mengenai tingkat Kepuasan Masyarakat. Lumajang, juga No. 3 se-Indonesia di tingkat kepercayaan masyarakat.
Namun, sesuai persepsi dari masyarakat luar Kabupaten Lumajang, tindak kejahatan, khususnya begal motor dan pencurian sapi, menjadi perhatian. Sehingga saat pertama kali Kapolres bertugas di Kabupaten Lumajang, sebagai langkah awal lebih fokus pada penanganan begal, pencurian sapi dan konflik horisontal, akibat tambang pasir. Untuk itu, pihaknya akan bekerja keras dan siap membantu pemerintah menciptakan situasi yang aman.
Senada dengan hal itu, Kasdim 0821 Lumajang, Mayor Inf. Irawan Setyadi, SH., mewakili Komandan Kodim 0821 Lumajang, Letkol Inf. Ahmad Fauzi SE., mengatakan, bahwa TNI meningkatkan sinergitas untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam bidang Ketahanan Pangan, Kesehatan, Keamanan, penanganan Bencana Alam dan Pembangunan di Kabupaten Lumajang.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Dra. Hj. Nur Hidayati, M.Si., mengapresiasi sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam menjalankan tugas. Misalnya, seperti peningkatan percepatan dalam pelayanan kepada masayarakat. Begitu juga, Polri dan TNI yang telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Lumajang.
Nara sumber lain, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., berharap, Pers Lumajang menjadi cerminan masyarakat Lumajang. Pers menjadi evaluator Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Reformasi birokrasi yang bagaimana yang akan dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Serta penggantian dan pemberian honor Aparatur Sipil Negara harus sesuai dengan kinerjanya di Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Untuk itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan roda Pemerintahan yang ada di Kabupaten Lumajang mengingat ada 3 stakeholder terkait yang saling berkaitan yang diantaranya masyarakat, pengusaha dan birokrat.
Ketua Forum Komunikasi Wartawan Lumajang (FKWL), Ahmad Arif, melaporkan, bahwa tujuan Diskusi Publik itu, untuk memberikan kontribusi, pemikiran, ide dan gagasan, sebagai Support dalam kepemimpinan Cak Thoriq dan Bunda Indah.
“Saya berharap ide dan gagasan tersebut menjadi motivasi dalam mengambil kebijakan untuk program-program yang akan dicapai di kabupaten Lumajang”, kata Arif. (Jiwo).
