JAKARTA, Beritalima.com– Amerika Serikat bekerja sama dengan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut di Papua Nugini. Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat berkunjung ke Papua Nugini, akhir pekan lalu.
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyari dalam keterangannya kepada awak media mengatakan, militerisasi kawasan Asia Pasifik harus dicegah dan Pemerintah Indonesia harus segera merespon.
Kharis menyerukan, agar negara-negara sahabat menahan diri menyikapi pernyataan tersebut. “Kawasan Asia Pasifik seharusnya bebas dari unsur militer. Jangan lakukan militerisasi di kawasan Asia Pasifik,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Pihak Amerika berargumen pembangunan pangkalan militer itu untuk menjaga kedaulatan maritim di kawasan Asia Pasifik. Kharis mendorong Pemerintah Indonesia ikut bertindak dan merespons pernyataan tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan upaya diplomasi.
“Pemerintah Indonesia perlu segera mengedepankan upaya diplomasi untuk mewujudkan keamanan regional kawasan sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif demi perdamaian dunia” terang legislator dari Dapil Provinsi Jawa Tengah tersebut.
Meski Pence, sambung Kharis, menyebut pembangunan pangkalan angkatan laut untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak maritim negara di wilayah Pasifik, tetapi banyak pihak berpendapat hal tersebut merupakan langkah untuk membendung pengaruh China di kawasan Pasifik. Ini justru dikhawatirkan dapat meningkatkan tensi politik di Asia Pasifik.
Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus, atau Vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di Pasifik Selatan. (akhir)
