JOMBANG, beritalima.com – Rencana pembangunan jembatan layang Ploso, di Kabupaten Jombang sampai saat ini masih direncanakan dan belum masuk ke pelaksanaan karena masih dalam pertimbangan – pertimbangan kendati jalan jembatan penyeberangan kali tersebut sudah tidak layak lagi dan harus diganti meskipun sudah diperbaiki.
Ahmad Heri, anggota Komisi D dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur melihat pembangunan jembatan ply over yang ada di Ploso, Kabupaten Jombang, perlu dipandang strategis untuk mengurai kemacetan lalu lintas, dipersilahkan untuk melakukan kajiannya seperti apa.
“Kajiannya seperti apa, tapi kami mengingatkan agar pola pembangunannya jangan sampai mematikan perekonomian rakyat yang ada di sana. Kedua terkait jangan sampai ganti rugi lahan harus diaesuaikan dengan ketentuan perundangan yang ada. Artinya jangan sampai masyarakat kecil dirugikan,” tandasnya kepada beritalima.com, Jum’at (31/8/2018), di Hotel Yusro Jombang, usai rapat kunjungan DPRD Provinsi Jawa Timur bersama UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur dengan aparat terkait yang ada di sekitar rencana pembangunan jembatan layang/fly over Ploso, Jombang.
Pada kesempatan itu hadir, Kadis PUPR dan Kabid Jalan dan Jembatan Kabupaten Jombang, Camat Ploso, dan Kepala Desa setempat, saat kunjungan DPRD terkait rencana pembangunan fly over di Ploso. Kendati rencana pembangunan fly over programnya Bina Marga Pusat, tapi menurut pandangan Komisi D tersebut, leading sektornya ada di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
“Ini perlu mendapat atensi yang cukup dari Provinsi Jawa Timur, kita ingin melibatkan banyak pihak agar tidak banyak masyarakat yang dirugikan. Pembangunannya jangan sampai menimbulkan persoalan – persoalannya di belakang hari. Apakah itu persoalan pembamgunan, apakah persoalan ganti rugi, atau apakah persoalan dinamika ekonomi yang melambat di tengah – tengah masyarakat,” tegsnya.
Masih ditegaskan Ahmad Heri, bahwa rencana pembangunan fly over Ploso, sejatinya eksisting jembatan Ploso yang sampai ini terlihat sekarang sudah tidak layak, memang perlu adanya pembangunan jembatan sehingga apa yang harus ditempuh melihat kondisi yang ada. Memang sangat diperlukan fly over untuk mengurai kemacetan dan menjaga keselamatan lalu lintas yang ada sekarang ini.
“Karena jembatan ini sudah tidak layak, apalagi dilintasi kendaraan berat, jembatan sudah goyang. Yang pasti dalam membangun jembatan Ploso itu jangan sampai ada yang dikorbankan, terutama menyangkut perekonomian masyarakat dan kepentingan pembangunan jembatan,” jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan Ahmad Heri setelah rapat kunjungan bersama dengan aparatur terkait masih terus ditindaklanjuti di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan rencananya akan mempertemukan masyarakat yang ada dibawah (sekitar pembangunan fly over-red), dan pengambil kebijakan ada di Bina Marga biar ada titik temu.
“Segala sesuatu dalam pembangunan ada titik temu, saya yakin mengurangi problematik dibelakang hari,” imbuhnya.
Namun ditambahkan Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, tidak mempermasalahkan hadirnya beberapa konsorsium dan organisasi pengusaha untuk melihat aspek pembangunan tapi ia lebih menekankan pada kehadiran OPD Bina Marga Kabupaten Jombang untuk melibatkan stakeholdernya. dedy mulyadi
