Jombang | beritalima.com – Pasca Perencanaan Awal yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang beberapa hari lalu. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang terus mengawal program Bupati dan Wakil Bupati sesuai visinya Berkarakter dan Berdaya Saing (Berkadang).
Berkadang dikatakan Yusuf selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten (Sekdin Pertakab) Jombang, banyak sekali termasuk alat mesin pertanian (alsintan). Namun dalam rentang kendali Pemerintah Kabupaten Jombang menurutnya ada di BAPPEDA sedangkan Dinas Pertanian masuk pada rentang kendali ekonomi.
“Jadi itu termasuk pemulihan ekonomi karena bencana non alam berupa Covid-19 ini belum dicabut statusnya sehingga masih pandemi meskipun sudah landai prokes tetap harus dijaga,” harap Yusuf di ruang kerjanya kepada beritalima.com, pada Senin (24/1/2022).
Dalam pemulihan ekonomi di sektor pertanian, Yusuf menegaskan tetap pada produktivitas dan produksi pertanian agar supaya ada kenaikan sehingga menurut asumsi Sekdin Pertakab Jombag dapat mengangkat derajatnya para petani sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang.
Namun dijelaskan Yuauf, untuk melengkapi pemulihan ekonomi sebagai acuan untuk meningkatkan sektor pertanian dari seluruh desa di Kabupaten Jombang atau sebanyak 302 desa. Menurutnya tidak ada yang diutamakan desa mana yang lebih dulu menjadi prioritas untuk pemulihan ekonomi.
“Sebenarnya gak ada yang diutamakan hanya saja Bupati punya program berkadang ada dana khusus yang diperuntukan untuk pertanian dan kita kawal mulai dari Musrenbangdes sampai Musrwnbangcam hingga tidak bisa keluar dari program berkadang,” tandasnya.
Masih ditandaskan Sekdin meskipun tidak bisa keluar dari program berkadang namun apabila nanti ada usulan dari kecamatan atau dari masyarakat untuk mengusulkan prioritas mana yang akan diutamakan tergantung rentang kendalinya.
“Kalau bisa rentang kendalinya dari Dinas Pertanian tinggal tindak lanjuti namun rangkaian program berkadang di sektor pertanian, tahun kemarin masih pupuk subsidi dan pengendalian OPT hingga sekarang masih harus dikawal,” terangnya.
Kendati pupuk subsidi terus bergulir tiap tahun namun di subordinat masyarakat sebagian besar masih mempermasalahkan keberadaan pupuk bersubsidi mulai dari RDKK, pembatasan pembelian pupuk subsidi, mahalnya harga pupuk yang non subsidi dan lain sebagainya. Pada gilirannya masyarakat desa sebagian besar memproduksi pupuk organik dengan biaya murah. Masyarakat desa mengakui dengan komposisi yang sama seperti pupuk subsidi tidak mengurangi hasil produktivitas pertanian.
“Kalau saya rasa itu membantu programnya pemerintah karena prioritas kita di pupuk dan di OPT. Jadi alhamdulillah kita beban kita turun dan diringankan oleh para petani – petani. Saya mengucapkan terima kasih,” pungkas Yusuf kepada beritalima.com
Reporter : Dedy Mulyadi
