KABUPATEN MALANG, beritalimacom| Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Malang, merespon keras pernyataan Bupati Malang HM Sanusi yang menyebut bahwa demo soal UHC adalah golongan orang ‘Telmi’ (telat mikir), di Forum sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2014 tentang pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan dasar, beberapa waktu lalu.
“Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Malang yang kami yakin selama periode pertama menjabat di Kabupaten Malang ini telah mengerahkan segala kemampuannya untuk melayani masyarakat,” ungkap ketua GRIB Jaya Malang Damanhury Jab kepada awakmedia Jumat 28/06/24.
Tentu, lanjut Jab dalam pelayanan masyarakat ini, banyak sekali karya yang telah diberikan kepada Masyarakat baik dari sisi ekonomi sosial hingga pendidikan.
Mewakili Masyarakat Kabupaten Malang GRIB Jaya, meyakini bahwa kekeliruan hingga kegagalan dalam setiap pengambilan kebijakan di masa jabatan Bupati adalah hal yang masih bisa dibenahi bersama.
Namun, yang GRIB Jaya sayangkan adalah lisan Seorang kepala daerah yang mestinya menjadi panutan rakyatnya justru lancang menyebut rakyatnya sebagai “Telmi” Telat Mikir.
“Seorang Bupati harusnya paham dengan komunikasi publik. Ketika berbicara itu semestinya, dia (Bupati) tidak mengeluarkan kata kata kasar atau tidak pantas (telmi) yang membuat sakit hati masyarakat,” ungkap dia.
Menurutnya respon Sanusi terhadap aksi Demo yang dianggap “Telmi” mencerminkan ketidak pahaman seorang Bupati tentang demokrasi.
“Permasalahan terkait pengawalan UHC itu hak demokrasi setiap warga negara, dan hak kami sebagai Organisasi masyarakat yang meyuarakan aspirasinya” tegasnya.
Lebih Lanjut, Jab juga menganggap Pejabat atau kepala daerah harus siap menerima kritik. Menangapi Respon Bupati itu, Jab mengutip kata – kata Soe Hok Gie seorang aktifis ternama yang menentang kediktatoran pemerintah.
“Kata Soe Hok Gie Pemimpin dan pejabat yang tidak mau menerima kritik orang lain buang ke tong sampah, kita butuh pemimpin yang menerima koreksi dan kritik,” katanya.
Perlu diketahui, kami GRIB JAYA sejak awal telah melakukan pengawalan penuh dalam perkara BPJS PBID di Kabupaten Malang.
“Dalam polemik ini kami adalah organisasi yang pertama kali menggunakan Hak Demokrasi kami dan Fungsi Kontrol kami sebagai organisasi Maayrakat untuk melakukan koreksi dan peringatan-peringatan dengan santun dan terukur hingga disusul dengan aksi Mimbar bebas yang kedua yang baru kami gelar pada Bulan Juni 2024 kemarin,” ujarnya.
Secara keorganisasian Ormas GRIB JAYA sudah memutuskan untuk tetap melakukan pengawalan dan Advokasi terkait indikasi pelanggaran dan tindakan yang diduga telah menimbulkan kerugian negara pada Program UHC di Kabupaten Malang hingga tuntas.
“Jikapun ada keterlibatan Oknum KPK, Kejaksaan hingga APH atau lembaga penegak hukum lainnya yang coba melindungi kebijakan bobrok Bupati Malang yang telah mengakibatkan menumpuknya hutang miliaran di BPJS, kami tidak gentar. Kami akan lawan dan akan tetap melanjutkan gerakan kami karena kami masih percaya bahwa Negara ini menggunakan Hukum sebagai Panglima tertinggi dalam menegakkan kebenaran,” tandasnya.
[Penulis: Redaksi]
