TORAJA UTARA, beritalima.com – Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara melakukan pertemuan dengan 21 Kecamatan.
Dalam pertemuan itu, yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Toraja Utara, Rabu (15/11) yang dihadiri oleh Kepala Dipenda serta anggota DPRD dari Komisi II.
Saat pertemuan itu berlangsung, Tuku Sarira, S.Pd, dari Partai Demokrad mempertanyakan kinerja Camat yang dinilainya ‘kendor’ soal target pelunasan Pajak, Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sesuai deadline yang ada.
” Ini ada apa, sejumlah Camat soal target PBB mengalami masalah semua soal pelunasannya,” ujar Tuku Sarira.
Kembali anggota DPRD itu mengkritisi lemahnya kinerja Camat sehingga berimbas pada pelunasan soal PBB yang ada, hingga terhitung hari ini masih banyak pelunasan PBB nya menunggak.
Begitupun soal restribusi potong hewan, Tuku Sarira kembali melontarkan sikap kritisnya kepada 21 Camat itu saat pertemuan itu berlangsung yang menilai restribusi masih banyak mengalami kebocoran.
” Soal adanya kebocoran tersebut harusnya menjadi perhatian kita bersama terkait mendukung PAD yang ada,” jelas Sarira.
Ditimpali oleh anggota dewan yang lain Fredy Batoarung, mengungkapkan hal senada, soal bocoran restribusi potong hewan hal itu mestinya menjadi perhatian bersama.
” Kebocoran restribusi itu harus dicarikan solusinya guna memangkas matarantenya sehingga restribusi potong hewan tidak mengalami kebocoran lagi,” jelas Fredy Batoarung.
Sementara dari pihak Dipenda, telah berusaha dengan berbagai cara untuk menekan adanya kebocoran yang selama ini masih terjadi.
” Kita berharap Camat serta Kepala Lembang/Desa secara intensif mengawasi restribusi tersebut untuk mencegah adanya kebocoran restribusi itu,” kata Magdalena selaku Kepala Dipenda saat pertemuan itu berlangsung.(Gede Siwa)
