JAYAPURA – Rencana Pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah Papua menyisakan beberapa langkah lagi, Baleg (Badan Legislasi) DPR RI telah mengesahkan RUU Tiga DOB (Daerah Otonomi Baru) tersebut beberapa waktu lalu.
Dengan adanya RUU tersebut, maka Pemekaran Provinsi Papua sudah didepan mata, tinggal Rapat Paripurna dan pengesahan menjadi UU oleh Presiden.
Hal ini tentu disambut gembira oleh masyarakat Papua, meski beberapa ada yang kontra lantaran diduga adanya politisir, namun perlu diingat perjuangan Pemekaran di Papua sudah dilakukan sejak dulu oleh para pendahulu. Lalu, apakah yang sudah diperjuangan susah payah dan tiba saat akan terealisasi malah ditolak.
Dari rencana tiga provinsi baru dalam RUU tersebut, Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang seolah masih menjadi pro kontra.
Atas kondisi tersebut, tokoh agama Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pdt. Alberth Yoku, meminta semua masyarakat Papua untuk membuka mata hati menyikapi wacana DOB tersebut.
Menurutnya pemerintah tidak lantas sepihak untuk mengkaji dan memutuskan adanya DOB di Provinsi Papua, kajian mendalam dan aspirasi para tokoh sejak belasan tahun lalu menjadi dasar pertimbangan.
“Semua rumah tangga itu ada pemimpinnya, dan sama halnya juga NKRI ini, yang memimpin ya Presiden, dan sebagai orang yang tinggal dalam rumah besar NKRI ini harus menghormati apa yang telah menjadi pertimbangan dan menjadi perhatian serius pemerintah selama puluhan tahun ini. Mereka memikirkan tanah Papua, luasnya tanah Papua ini membuat pemerintah memikirkan untuk dilakukan Pemekaran,”kata Pdt. Albert Yoku.
Presiden dan jajarannya serta DPR sebagai wakil rakyat, melihat persoalan ini, mimpi mensejahterakan rakyat harus diwujudkan. Pemerintah pusat dan daerah yakni melalui Gubernur Lukas Enembe dan (alm) Klemen Tinal sepakat membangun Papua melalui pendekatan wilayah adat. Oleh karena itu, dengan luasnya Papua dengan pembagian 5 Wilayah adatnya, maka Pemekaran menjadi pertimbangan sirius.
“Dari dasar itu, pemerintah pusat menyutujui, bahwa pendekatan melalui wilayah adat itu adalah strategi yang dapat dilakukan. Saya juga melihat ini sesuai amanat UU Otsus soal keberpihakan kepada orang asli Papua. Lalu, pendekatan wilayah adat ini direalisasikan dengan DOB,”ucapnya.
Dengan kondisi ini, dirinya meminta semua pihak, khususnya masyarakat Papua yang masih menolak DOB, untuk tidak berfikir sempit, dan jangan juga ada kelompok yang mempolitisasikan DOB. Lima wilayah adat di Papua yakni, Wilayah Adat Tabi, Seireri, Animha, La Pago dan Mee Pago, memiliki SDA dan SDM yang mumpuni untuk kemudian dikelola sendiri.
“Saran saya mari kita lihat kebaikan hati pemerintah pusat, sekarang ditolak, toh nanti kalau sudah jadi, masyarakat sendiri yang menikmati. Kita semua sudah tahu, jika lima wilayah adat ini semua memiliki potensi baik SDA maupun SDM. Banyak sudah kaum intelektual, Eksekuti, Legislatif baik DPR maupun MPR, kader Partai dan Ketokohan lain, jadi jangan semua bertumpuk disatu Provinsi,”ucapnya.
Dijelaskan, jika kondisinya bertumpuk disatu Provinsi, maka yang terjadi adalah daerah tersebut yang berkembang, dan ini terjadi di Provinsi Papua, Kota dan Kabupaten Jayapura saja yang berkembang, sementara daerah lain tidak.
“Maka jangan semua menumpuk disini, semua wilayah adat memiliki SDA dan SDM yang mumpuni, jangan hanya Kota dan Kabupaten Jayapura yang berkembang, namun kampung-kampung kita yang lain di wilayah adat itu juga bisa maju.
“Mari kita Ikuti apa yang dikejar dan di kembangkan oleh Presiden, yakni membangun dari pinggir atau membangun dari kampung. Kita punya potensi, maka kita kembali ke kampung karena orang tua kita mendoakan kita untuk itu,”katanya.
Menurutnya, jangan juga kita terus terpuruk pada persoalan lalu, atau kepentingan politik yang belum tentu kejelasannya. Mengorbankan orang tua dan masa depan anak-anak hanya untuk sesuai yang tidak pasti.
“Jangan kita terbawa terus oleh hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu atau kepentingan-kepentingan lain yang belum nyata di depan kita, yang sudah nyata ini Otsus dan DOB. Itu saya pikir, mari kita persiapkan diri kita sebagai orang asli Papua menyambut keputusan-keputusan strategis yang dilakukan oleh negara ini,”ucapnya.
Terkahir, pihaknya meminta seluruh pihak untuk menjaga kedamaian saat umat Muslim dan Nasrani akan merayakan Hari Raya keagamaan.
“Umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, Nasrani juga akan merayakan Hari Raya Paskah, maka mari jaga kedamaian, jangan ada gejolak, sampaikan aspirasi yang bermartabat, bukan dengan menimbulkan persoalan,”pungkasnya.
Caption foto : Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Pdt. Alberth Yoku.
