JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekuin) Patai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr Hj Anis Byarwati mengajak Bank Indonesia (BI) memikirkan tantangan dihadapi pada era digital seperti sekarang.
Ajakan tersebut disampaikan Anis berkaitan dengan BI 17 Agustus lalu meluncurkan program QRIS yaitu kombinasi dari berbagai jenis QR Code dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Itu membuat kegiatan jual beli digital dengan menggunakan QR Code menjadi lebih aman, cepat dan mudah.
Itu disampaikan Anis dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia pekan ini yang digeelar secara virtual.
Bulan lalu, kata Anis, BI meluncurkan inovasi Standarisasi open Application Programming Interfaces (API) Pembayaran SNAP antara bank dengan fintech. SNAP merupakan standar nasional protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antar aplikasi diproses transaksi pembayaran.
Peluncuran SNAP, kata Anis dalam Rapat Kerja Dengan bertujuan menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat efisien, aman dan andal.
Program SNAP dijalankan berbasis digital, membutuhkan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital yang mumpuni. Seperti diketahui, Indonesia negeri yang terbentang sangat luas ini terdiri dari kepulauan sangat banyak. “BI perlu mendalami dan mempersiapkan strategi yang dapat digunakan untuk menjangkau seluruh Indonesia,” kata Anis.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyoroti tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang masih rendah, terutama untuk literasi digital yang menurut Anis harus benar-benar di tingkatkan dan diantisipasi.
Hal lain diingatkan politisi senior ini mengenai resiko cyber dan proteksi data yang perlu benar-benar dijaga. “Bagaimana agar data itu menjadi data berdaulat yang terproteksi dan tidak mudah bocor,” kata Anis.
Wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini juga menyampaikan perlunya kehati-hatian atas munculnya shadow banking (Lembaga-lembaga non bank melakukan aktivitas seperti bank) yang bermunculan akhir-akhir ini.
Karena itu, BI harus didorong untuk melakukan pembenahan kebijakan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai nasabah. “Intinya, kita perlu memikirkan bagaimana agar program SNAP yang bagus ini, dapat diantisipasi dari sisi infrastruktur, gangguan resiko cyber, shadow banking dan dukungan kebijakan,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
