JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Timur, Sartono Hutomo mempertanyakan kelanjutan nasib mobil listrik yang sejatinya sudah dirintis sejak pertengahan periode kedua era Pemerintahan pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Soalnya, mobil listrik tersebut merupakan salah satu karya anak bangsa yang harus didukung keberadaan dan perkembangannya. “Mobil listrik ini sebetulnya sudah dirintis tepatnya 2012 ketika Pak Dahlan Iskan dipercaya untuk memimpin PLN,” ujar Sartono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut PLN, Zulkifli Zaini beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pekan ini.
Namun, lanjut politisi Partai Demokrat tersebut, dinamika politisasi saat itu, kemudian ada temuan permasalahan yang berujung ke ranah hukum. “Sebenarnya ini sangat mengganggu bagi putra putri bangsa yang bisa merakit atau menemukan mobil listrik. Ini peran kita semua, termasuk DPR RI dan Pemerintah, jika ada anak bangsa yang menemukan sesuatu hal, harusnya didukung agar tidak ada masalah atau bahkan dikriminalisasikan di kemudian hari,” kata dia.
Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) No: 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, Sartono mempertanyakan, apakah ada kebijakan khusus untuk hal itu, seperti kemudahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terkait mobil listrik.
Soalnya, lanjut putra Pacitan, Jawa Timur kelahiran 12 Agustus 1963 tersebut, pasca kurangnya dukungan terhadap mobil listrik itu sebelumnya, membuat bangsa kita harus impor berbagai bahan baku nya. “Apa ada kemudahan-kemudahan yang bisa menggairahkan pasar mobil listrik ini, sehingga kita bisa ‘memaksa’ orang membeli mobil listrik itu,” tanya politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Senada denga Sartono, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Wahid juga meminta PLN membuat pemetaan terkait mobil listrik ini. Jika hal tersebut tidak dilakukan, ia khawatir Indonesia hanya akan menjadi sebuah obyek dari sebuah perkembangan teknologi.
“Pemetaan atau road map yang dimaksud ini juga termasuk di dalamnya memuat tentang pengelolaan limbah serta station charging atau stasiun pengisian ulang mobil listrik,” jelas wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Riau tersebut. (akhir)
